Pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan masyarakat perlu mendefinisikan ulang kata terpapar radikalisme. Pasalnya, radikalisme kerap dimaknai secara sempit yang berujung aksi saling tuding antar warga bangsa satu dengan yang lainnya.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin yang menyebut institusi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai terpapar radikalisme.
“Definisikan ulang apa yang kita sebut terpapar radikalisme juga sasaran objeknya," ujar Haedar kepada wartawan di Gedung PP Muhammadiyah, Rabu (4/12).
Menurut Haedar, apabila pemerintah mendapati indikasi radikalisme dalam institusi seperti PAUD dan bahkan institusi manapun, maka tidak mesti dipukul rata. Sebab wilayah satu dengan yang lainnya berbeda dan tidak bisa digeneralisasi.
Radikalisme dalam ranah potensi kekerasan, intoleransi, ekstremisme itu bisa terjadi di semua tempat, baik dalam konteks agama, ideologi, golongan, kelompok, suku, ras, dan sebagainya.
"Jadi kami memohonkan semua perlu seksama," ucapnya.
Haedar mengungkapkan, Muhammadiyah memiliki sekitar 20 ribu lebih sekolah PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, guru-guru PAUD secara suka rela mengemban tugas mulianya itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Kami punya 20 ribu lebih PAUD. Itu justru punya kekuatan menjadi pilar mencerdaskan bangsa dan mendidik karakter generasi," demikian Haedar.
Wakil Presiden Maruf Amin sempat mengatakan bahwa Kementerian Agama bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menelusuri dugaan radikalisme diajarkan di PAUD.
Dia pun berharap ada sinergi secara komprehensif sehingga perkembangan radikalisme dapat dicegah dari hulu sampai ke hilir.
“Mulai pendidikan, bukan hanya SD, dari PAUD juga mulai ada gejala, dari TK tokoh-tokoh radikal itu sudah dikenalkan," ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (15/11).
