Majelis Taklim Wajib Terdaftar, PKS: Kebijakan Yang Berlebihan

Soal intervensi pemerintah terhadap majelis taklim jadi salah satu bahasan dalam silaturahim kebangsaan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PP Muhammadiyah, Rabu (4/12). Secara tegas PKS menyebut polemik perizinan majelis taklim ini terlalu berlebihan.

"Tadi menjadi pembicaraan juga bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, ada sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan (izin majelis taklim). Ini mengingatkan kita pada dulu zaman orde baru fenomenanya seperti itu," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di Gedung Dakwah Jakarta Pusat, Rabu malam (4/12).

Sohibul menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan PKS ingin Indonesia saat ini tidak menjadi bangsa yang terus terjebak dalam reinventing the wheel.

Kesalahan di masa lalu sudah seharusnya tidak diulang di masa sekarang. Kalau seperti itu, artinya bangsa Indonesia belum mengalami kemajuan.

"Apa yang diputuskan pemerintah hari ini, kami kritisi karena itu menjadi sesuatu yang tidak proporsional. Terlalu mengintervensi kepada aktivitas-aktivitas sosial keagamaan masyarakat," ucap eks Rektor Universitas Paramadina itu.

"Kami berharap pemerintah melihat kembali ke masalah ini," pungkasnya.