Kapolda NTT, Irjen Hamidin/RMOL
Seiring niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai tempat wisata super premium, jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) ikut mempersiapkan diri.
Kapolda NTT, Irjen Hamidin menyampaikan, penetapan Labuhan Bajo sebagai the new destination of pariwisata tentunya akan berdampak, termasuk dari sisi kemungkinan adanya kejahatan.
Oleh karenanya, pihaknya harus bersiap menangani kajahatan-kejahatan dengan skala global.
“Misalnya saat ini kita sedang menangani kasus
skimming yang dilakukan oleh orang asing di Labuan Bajo. Artinya kami harus mengantisipasi kasus-kasus serupa. Juga narkoba kami antisipasi,†kata Hamidin di Mapolda NTT, Jalan Soeharto, NTT, Rabu (4/12).
Dengan adanya destinasi pariwisata baru ini, pihaknya tak hanya mempersiapkan soal potensi kejahatan, melainkan juga isu lingkungan yang harus terpelihara dengan baik. Bahkan ia telah memerintahkan jajaranya untuk mempelajari 54 spot menyelam.
“Wisata laut, paling menarik bagi banyak turis mancanegara. Tentu harus ada jaminan keamanan bagi turis yang ke Indonesia. Kita sudah pelajari ada 54 spot menyelam di Labuan Bajo saja yang menurut orang-orang terindah di dunia,†ujar dia.
Mantan Deputi Penindakan BNPT ini menambahkan, bekal persiapan lain yang sudah dilakukannya, antara lain menekankan satuan Reserse untuk memperdalam kemampuan teknis yang tadinya hanya menangani kejahatan konvensional, ditingkatkan untuk menangani kejahatan transnasional, seperti skimming.
Dari sisi pencegahan dilakukan dengan mengidentifikasi secara menyeluruh orang-orang yang berkunjung ke NTT, khususnya ke Labuhan Bajo.
Polda NTT juga akan membantu memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hamidin tak ingin Pemda setempat tak mendapatkan imbas dari wisata baru ini.
Seperti ketika wisata di Bali yang banyak paket, dimana semua tiket, transportasi lokal, hotel, restoran sampai belanja lokal sudah dilakukan biro perjalanan wisata melalui satu tempat saja, imbasnya daerah sekitar tak mendapat apa-apa.
“Akhirnya tidak ada pemasukan PAD untuk daerah itu. Kami sudah berpikir bahwa kepolisian harus ikut andil disitu, jadi kita harus mulai berpikir untuk turut dalam pembangunan ekonomi,†papar Hamidin.
