Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

Politik

Erick Thohir Harusnya Copot Direksi Tukang Nyinyir, Jangan Cuma Nyindir

RABU, 04 DESEMBER 2019 | 21:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tak dijelaskan secara rinci siapa sosok direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rajin mengkritik pemerintah.

Namun demikian, pernyataan terbuka yang disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir ini dinilai patut diapresiasi.

"Kami apresiasi, namun alangkah baiknya jika Pak Menteri menyebut spesifik siapa direksi yang dimaksud agar tidak menimbulkan kegaduhan dan tanda tanya berkelanjutan," kata Jurubicara Sinergi Kawal BUMN, Abdul Rohim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/12).


Sayangnya, ia tak sependapat dengan sikap Erick yang seakan melempar bola liar di publik. Mantan Ketua TKN Jokowi-Maruf itu dianggap tak etis mengumbar masalah BUMN ke publik, namun membiarkan informasi yang disampaikan mengambang tanpa kejelasan.

Sebagai pemangku kebijakan, Erick Thohir seharusnya langsung melakukan tindakan tegas, seperti mencopot direksi BUMN yang dianggap salah tanpa harus berkoar-koar di media massa.

"Tidak perlu mengumbar masalah tersebut kepublik. Kami khawatir teguran Pak Menteri tersebut menimbulkan kisruh dalam tubuh BUMN. Indonesia memiliki 142 BUMN, tentunya kita tidak menghendaki sentilan Erick berdampak terhadap kinerja BUMN," tegasnya.
 
Sebagai pimpinan tertinggi Kementerian BUMN, Erick Tohir bisa langsung menyebutkan direksi yang dimaksud, serta tidak perlu sungkan mencopot direksi yang bersangkutan dengan catatan terukur dan transparan, bukan soal like and dislike.

"Persoalan yang sedang mendera BUMN masih banyak dan kompleks, perlu kontribusi pemikiran dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu Pak Erick jangan sungkan menyerap banyak informasi dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat," tutupnya.

Pernyataan Erick tersebut disampaikan saat dirinya menekankan soal loyalitas dalam bekerja. Ia meminta kepada jajarannya untuk memberikan kritik secara langsung, bukan melalui media massa maupun media sosial.

"Bukan berarti saya antikritik, tapi harus dikritisi langsung. Jangan lewat media. Kalau dia kerja di BUMN, mengkritisi BUMN tapi lewat media, itu kan enggak etis," kata Erick.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya