Berita

Kebijakan Enggartiasto harus diusut KPK/Net

Hukum

20 Ribu Ton Beras Busuk, KPK Harus Usut Kebijakan Mantan Mendag Enggartiasto

SENIN, 02 DESEMBER 2019 | 15:51 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kebijakan yang dikeluarkan Enggartiasto Lukita terbukti tidak prorakyat. Dia hanya mementingkan segelintir orang dan kelompoknya saja ketika diamanahkan sebagai Menteri Perdagangan RI.

Hal ini terlihat ketika 20 ribu ton cadangan beras pemerintah bakal dibuang oleh Perum Bulog lantaran busuk. Padahal, nilainya sangat fantastis. Mencapai Rp 160 miliar.

“Pertama jelas kebijakan mantan Mendag (Menteri Perdagangan) Enggartiasto Lukita amburadul,” kata pengamat politik Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/12).


Akademisi dari Universitas Islam Syech Yusuf ini juga meminta agar KPK mengusut kebijakan Enggar saat masih menjabat Mendag.

“KPK harus mengusut apakah impor beras ini sesuai dengan regulasi, apalagi dikatakan dulu impor berasnya saat petani lagi panen,” ujar Adib.

Ketika itu, Enggar tetap ngotot untuk melakukan impor beras. Padahal, saat itu para petani sedang panen raya.

Namun politikus Partai Nasdem itu tak mengindahkan kritik yang menyebut impor akan membuat Indonesia kelebihan beras. Hingga berujung sia-sia karena beras akan busuk.

“Saat ini terbukti dugaan bahwa impor hanya dijadikan kepentingan segelintir orang atau golongan untuk memuaskan syahwat bisnis,” demikian Adib.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya