Fraksi PPP: Larangan Miras Bukan Sekadar Hukum, Tapi Dampak Sosial

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mendesak rancangan undang undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Ahmad Baidhowi menyebutkan, RUU Larangan Minol selalu berhalangan dengan perdebatan di judul.

Hal ini pun, dikatakan Baidhowi, diharapkan untuk segera selesainya RUU Larangan Minol yang mangkrak dua periode itu dapat diubah cara pandang yang lebih substansial dalam pembahasan.

"Jadi sekarang diskusinya jangan lagi soal judul, yaitu antara pelarangan atau pengendalian minuman beralkohol," ujar Baidhowi di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Selain pada tahapan legislarif, kata Legislator adal Madura ini, larangan minuman beralkohol juga menjadi perdebatan di tataran sosial masyarakat.

"Di daerah tertentu yang tidak banyak muslimnya itu (minuman beralkohol) dianggap biasa, tapi di mayoritas muslim itu kan tidak boleh," jelasnya.

Khusus PPP, katanya, minuman beralkohol memang perlu diawasi khusus. Bukan sekedar soal hukum dari segi agama, tetapi dampak pada manusianya.

"Catatannya, data dari Mabes Polri tahun 2018 terdapat 112 orang menjadi korban minuman beralkohol," tukas Baidhowi.