Ketimbang Reuni, Lebih Baik Alumni 212 Bergandeng Tangan Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi

Reuni Akbar 212 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (2/12). Diprediksi ratusan ribut umat muslim akan berkumpul di Monas, bahkan saat ini panitia reuni 212 sedang mengupayakan imam besar FPI Habib Muhamad Rizieq Shihab hadir dalam acara tahunan itu.

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif mengatakan, acara dibalut dalam bentuk peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Kata Slamet, jadi ruang silaturahmi para alumni 212 yang pada 2 Desember 2016 lalu, Jutaan manusia berkumpul menuntut keadilan atas penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Thaja Purnama alias Ahok.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Indonesia Mandiri, Yakin Simatupang mengapresiasi niatan silaturahmi dan perayaan kelahiran nabi agung Muhammad SAW. Meski demikian, dia menekankan jangan sampai acara reuni 212 ditumpangi kepentingan politik tertentu.

"Bahwa niatnya sebagai silaturahim harus diapresia, tapi banyak orang tahu agenda ini penuh muatan politik yang dimulai 3 tahun lalu," Kata Yakin saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/12).

Yakin menjelaskan, merayakan Maulid Nabi Muhamad adalah pengejewantahan kecintaan umat Muslim kepada Rasulullah SAW.

Meski Panitia reuni 212 menepis bahwa acara ini bebas dari muatan politik, Yakin meyakini masyarakat sudah bisa memilah apakah kegiatan itu untuk silaturahim atau memiki tujuan politik tertentu.

"Walaupun itu (Reuni 212) ditepis, masyarakat kita sudah cerdas menilai apakah reuni 212 itu murni silaturahim atau ada motif politiknya," tandas Yakin.

Yakin menyebutkan, saat ini kondisi Indonesia sedang mengalami ancaman resesi ekonomi. Dia mengusulkan lebih baik umat muslim bergandengan tangan memikirkan kondisi bangsa. Ia khawatir jika masih ada gerakan-gerakan massa seperti Reuni 212, investor akan pergi dari Indonesia.

"Hari ini Indonesia akan menghadapi resesi ekonomi, lebih baik fokus gandengan tangan bersama untuk memikirkan bangsa ini. Kalau gerakan ini diteruskan para investor nggak mau ke Indonesia, mereka butuh keamanan, ketertiban dan kepastian," pungkasnya.