Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Mendzalimi Umat

SABTU, 30 NOVEMBER 2019 | 16:20 WIB

UMAT Islam Indonesia merasakan bahwa kebijakan Pemerintah saat ini cenderung mendzalimi umat Islam. Dua isu besar yang sangat menohok adalah radikalisme dan intoleransi. Pemerintah tidak pernah merasakan tuduhan dan kampanye itu menyakitkan dan mendzalimi. Sebagian kecil orang Islam karena jabatan atau jilatan ikut dalam barisan penzaliman. Anehnya kadang paling beringas.

Kekuatan Islam adalah modal bangsa dalam menghadapi penjajahan. Dan hal ini yang paling ditakuti oleh penjajah dalam wajah apapun baik politik, ekonomi, ataupun budaya. Sejarah telah mencatat bukti. Para pejuang oleh penjajah diberi predikat pemberontak atau ektremis sedang orang kebanyakan tetapi  taat pada agama disebut eksklusif atau intoleran. Dua mata pisau ini yang dipakai sebagai alat penjajahan yang efektif.

Ekstremis disapu bersih dengan kekuatan senjata dan tentara. Diburu dan diobrak abrik. Demikian juga dengan rakyat yang melindungi  terkena dampak. Ikut diciduk, diintimidasi dan diinterogasi. Sedangkan kelompok eksklusif dibombardir dengan berbagai tuduhan. Diprovokasi agar dijauhi. Dianggap tak bisa diajak kerjasama untuk kepentingan negara.


Kini radikalisme disemburkan kemana mana tanpa jelas indikator. Umat Islam diburu sampai pada pengajian, ceramah dan khutbah di Masjid. Wapres yang "Kyai"  pun ikut meminta pengawasan. Rupanya ia tercemar oleh jabatan duniawi sehingga rusak iman dan akhlak.
Kelompok intoleran adalah sebutan bagi yang tidak mengucapkan salam pada penganut agama lain, tidak berpartisipasi pada ritual mereka, menyebut kafir, serta menda'wahkan hanya agamanya sendiri yang benar.

Makin kacau negara.

Pemerintahan jahil melakukan penzaliman dengan memereteli nilai keagamaan melalui  sekularisasi. Khilafah, jihad, ghazwah, bahkan syari'ah harus dibuang. Buku dan kurikulum pelajaran agama direvisi demi "deradikalisasi".
Pemerintahan disinyalir menjalankan program deradikalisasi yang tak lain adalah deislamisasi yang pada hakekatnya sekularisasi. Ini kebijakan yang sebenarnya melanggar Ideologi dan Konstitusi.

Umat Islam bukan musuh negara. Cara pandang terbalik tentu mencurigakan. Adakah komunis, kapitalis, salibis, atau zionis sedang mengendalikan pemerintahan?

Semestinya rezim lebih hati hati dalam mengambil kebijakan yang kontra produktif dengan menciptakan prasangka.  Stabilitas harus  dijaga bukan dengan main tuduh, mengawasi masjid, atau melempar isu isu yang tak perlu dan rancu.

Itu namanya "mendzalimi umat". 

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya