Bela Aspirasi Penambang Lokal, DPR Siap Hadapi Kebijakan Nikel Luhut

Kebijakan ekspor nikel belakangan menjadi sorotan usai pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan melakukan pembatasan ekspor, bahkan mempercepat larangan ekspor di tahun 2020.

Alih-alih menguntungkan Indonesia, kebijakan tersebut justru dipandang bakal berpihak pada China sebagai negara yang gencar mengembangkan kendaraan listrik.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, China akan lebih diuntungkan karena bisa membeli bijih nikel dengan harga murah.

"Mereka (China) merugikan bangsa ini dengan membeli sumber daya mineral kita secara murah. Itu sangat menguntungkan mereka," jelas Andre kepada wartawan, Jumat (29/11).

Merujuk keluhan dari asosiasi penambang nikel Indonesia (APNI) yang ia terima sebelumnya, politisi Gerindra ini mengaku bakal membela penambang lokal.

Salah satu caranya dengan mendorong ekspor biji mentah nikel agar tak menguntungkan negara tirai bambu itu

"Harga patokan mineral (HPM) sebenarnya sudah ada. Tinggal HPM itu yang nanti dijadikan dasar. Nanti kami dorong supaya berkeadilan. Jangan enak buat China saja," tegasnya.

Di sisi lain, ia enggan berkomentar mengenai kemungkinan investor negara lain yang turut berdampak.

"Kalau gue lebih fokus agar pengusaha lokal ini tidak habis sama China ini. Siapa yang beking? Akan kami lawan," tutupnya.