Berita

Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) desak KPK tangkap Sjamsul Nursalim/RMOL

Hukum

Geruduk KPK, GPPB Desak Penangkapan Tersangka BLBI Sjamsul Nursalim

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 | 14:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Status DPO sekaligus tersangka yang disandang Sjamsul Nursalim membuat publik gerah. Terlebih, sejak menjadi DPO pada Agustus 2019, Sjamsul seolah sulit dikejar pihak berwajib. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proses hukum Sjamsul yang terbilang lambat ini membuat puluhan massa dari Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) mendesak KPK untuk segera menangkap tersangka kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), Sjamsul Nursalim.

Mereka mendatangi gedung Merah Putih KPK untuk menyuarakan pendapat dalam kasus yang menjerat Sjamsul, Jumat (29/11).
 

 
Koordinator Lapangan (Korlap) GPPB, Syahroni mengatakan, KPK harus segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan skandal yang dilakukan pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) itu.

Langkah konkret yang dimaksud ialah tidak hanya menetapkan Sjamsul sebagai tersangka, tapi juga menjeratnya dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Karena, kata Syahroni, uang negara yang diambil Sjamsul dipastikan mengalir ke beberapa perusahaan miliknya.
 
“Kami mendorong KPK dan pihak-pihak yang berwenang agar menetapkan status Sjamsul Nursalim ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bukan hanya sekadar tersangka saja,” ucap Syahroni, Jumat (29/11).
 
Massa GPPB juga mengajak seluruh masyarakat memboikot produk-produk perusahaan milik Sjamsul Nursalim.
 
“GPPB mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot produk yang beredar dibawah bendera PT Mitra Adiperkasa (MAP)," terangnya.

Tak hanya itu, Syahroni juga meminta KPK membongkar seluruh pihak yang terlibat skandal BLBI.
 
“GPPB meminta KPK untuk membongkar semua nama yang tersandung dalam kasus korupsi BLBI, karena ini menyangkut kerugian negara yang cukup besar,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya