Fraksi Partai Nasdem DPR mendukung usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rangka mengurangi over capacity di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
Anggota Fraksi Nasdem Taufik Basari menyebutkan ada kebutuhan untuk mengedepankan pendekatan harm reduction dalam menangani kasus narkotika, yakni upaya untuk mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika
Dampak buruk itu, kata dia, terutama dengan mengurangi ketergantungan para pengguna narkotika melalui pengobatan atau rehabilitasi bukan dengan pemidanaan badan.
"Sudah saatnya pemerintah berani mengambil pilihan politik hukum untuk menjadikan persoalan pengguna atau pecandu narkotika sebagai masalah health problem, tidak lagi semata criminal problem," ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/11).
"Sehingga, terhadap para pecandu yang sudah terlanjur menjalani pidana badan bisa mendapatkan amnesti massal untuk diubah hukumannya menjadi rehabilitasi," kata dia menambahkan.
Jika hal tersebut dilakukan, lanjut Taufik, jumlah penghuni Lapas dan Rutan dapat berkurang dan sebagian permasalahan kelebihan kapasitas dapat tertangani.
"Persoalan kelebihan kapasitas Lapas dan Rutan merupakan persoalan yang sudah menahun tanpa penyelesaian, perlu terobosan dan strategi baru," demikian Taufik.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM di Ruang Komisi III Gedung DPR RI, Kamis lalu (28/11), Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan pertumbuhan penghuni lapas dengan kapasitas data overcrowding.
Di mana pada tahun 2015-2019 mencapai 105 persen, ada sekitar 268.361 penghuni overcrowding.
Rata-rata pertumbuhan penghuni pertahun sekitar 20.000 orang padahal penambahan hunian pertahun sekitar 2.700 hunian. Dari jumlah tersebut, Yasonna menerangkan 47 persen penghuni Lapas berasal dari kasus narkotika.
Dari 123.337 penghuni Lapas yang berasal dari kasus narkotika, sejumlah 44.707 penghuni atau 33 persennya merupakan kasus pengguna narkotika.
