Berita

I Made Adnyana/Net

Bisnis

Ketidakpastian SCM, Biaya Angkut Sapi NTT Ke Jakarta 4 Kali Lebih Mahal Dari Australia

KAMIS, 28 NOVEMBER 2019 | 09:59 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Meskipun ada permintaan yang besar dari pasar ekspor, tapi seringkali produk-produk dalam negeri gagal memenuhi permintaan tersebut. Hal itu diakibatkan supply chain management yang tidak mampu dikelola dengan baik.

Ketua Program Studi Manajemen S2 MM Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, I Made Adnyana mengatakan, dalam supply chain management (SCM), ada integrasi kepentingan antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi maupun mengirimkannya ke pemakai akhir.

"Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi," ujar Made dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sosial Politik dan Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional, Jakarta, Rabu (27/11).


Meski kelihatannya sederhana, kata dia, dalam banyak hal kita gagal memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun pasar ekspor karena ketidakpastian rantai pasok yang disebabkan oleh bebagai hal, termasuk aspek permintaan (demand) maupun aspek pasokan (supply).

Dia mencontohkan biaya pengangkutan sapi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Jakarta, itu 40 persen lebih mahal daripada dari Australia. Sedangkan biaya pengiriman daging sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) hampir empat kali lipat dibandingkan dari Australia.

"Demikian juga biaya pengangkutan ikan dari Ambon ke Surabaya rata-rata Rp 1.800 per kilogram. Sementara dari China ke Surabaya rata-rata hanya Rp 700 per kilogram," jelasnya.

Menurut Adnyana, saat ini merupakan momentum tepat perencanaan penyelenggara pangan melalui perbaikan rantai pasok dengan mengacu kepada UU Pangan.

"Penyelenggaraan pangan harus dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan," tegasnya.

Dia pun mendukung upaya untuk memperluas mekanisme VPTI (Verifikasi/Penelusuran Teknis Impor) terhadap komoditas impor yang masuk ke pasar dalam negeri. Hal ini dimaksudkan, selain untuk memproteksi masyarakat dari produk yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, juga untuk melindungi produk-produk lokal.

"Kita tutup impor jelas tidak mungkin, satu-satunya cara adalah memperluas mekanisme VPTI untuk menghambat derasnya arus barang-barang impor hingga produk-produk dalam negeri memiliki kemampuan menyelesaikan masalah SCM," pungkas Adnyana.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya