Kementerian Dalam Negeri ajukan pergeseran anggaran seiring dengan kurangnya pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Pergeseran anggaran akan ditujukan untuk menambal kekurangan tersebut.
"Pergesaran anggaran antar komponen. Kami sampaikan ini berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan blangko KTP elektronik tahun 2019," ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).
Tito menambahkan, kebutuhan blangko e-KTP sampai akhir tahun 2019 mencapai 11 juta blangko dengan rincian 8 juta blangko untuk reguler dan 3 juta blangko untuk pemekaran wilayah.
"Dari 11 juta keping itu, sebanyak 3,5 juta keping sudah terpenuhi. Masih kurang 7.437.719 juta lagi dan membutuhkan anggaran Rp 78,6 miliar,†paparnya.
Untuk menutupi kebutuhan blangko tersebut, maka Tito mengajukan pergeseran anggaran dari beberapa direktorat mulai Setjen Kemendagri, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan.
Kemudian, Direktorat Jenderal Pemerintah Desa, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia setujui pergeseran pagu anggaran di Kemendagri tahun anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni sebesar Rp 12,9 miliar dari yang diajukan oleh Kemendagri sebesar Rp 15,9 miliar.
Terkait persetujuan tersebut, Doli memberikan catatan kepada Kemendagri agar dapat menggunakan secara efektif dan optimal pergeseran pagu anggaran untuk pemenuhan blangko e-KTP.
“Komisi II meminta kepada Kemendagri agar lebih mengoptimalkan koordinasi dengan Kemenkeu terkait perkiraan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan blangko KTP-el setiap tahunnya, untuk selanjutnya dibahas bersama Komisi II DPR,†demikian Doli.
