Sidang lanjutan asus suap pengadaan pekerjaan "Baggage Handling System" (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Tahun 2019/RMOL
Mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II, Andra Y Agussalam mengungkapkan uang yang diberikan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), Dharman Mappangara (DMP) bukanlah uang suap melainkan uang untuk pembayaran utang.
Uang tersebut tidak ada kaitannya dengan proyek Semi Baggage Handling System (BHS) yang dikerjakan oleh PT INTI.
Hal tersebut diungkapkan Andra saat menjadi saksi di persidangan untuk terdakwa Taswin Nur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Andra menyebut, Dharman memiliki utang sebesar Rp 5 miliar. Dia berani meminjamka uang sebanyak itu lantaran sudah lama kenal dengan Dharman sejak di PT Len Industri.
"Pak Dharman mau mengembalikan uang yang saya tagih terus menerus karena bukan pengawalan proyek," kata Andra.
Dia menyebut Darman memberikan uang secara bertahap dalam bentuk dolar. Andra menerima uang itu dengan memerintahkan sopirnya bernama Endang.
"Saya mencatatnya rupiah, tapi mungkin di dalam dollar ya. Tanggal 26 Juli kalau tidak salah 53.000 dolar AS sekitar Rp 750 juta, 27 Juli sekitar Rp 250 juta itu dolar AS juga. Pada tanggal 31 Juli itu sekitar Rp 1 miliar yang terjadi OTT dalam Singapura dolar 96.700," jelas Andra.
Saat penyerahan uang itu, Andra menyebut Endang berkomunikasi dengan Andi Taswin. Keduanya disebut Andra saling menentukan tempat untuk penyerahan uang itu.
"Saya minta Pak Endang sopir saya kontak Pak Taswin atau Pak Taswin kadang kontak Pak Endang. Dari situ saya biasanya menyuruh ya coba terima saja. Mereka berdua yang biasanya menjanjikan di mana, mereka akan bertemu untuk menyerahkan pembayarannya," ucap Andra.
Sehingga, Andra menegaskan bahwa penerimaan uang terhadap dirinya bukanlah berhubungan dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTI.
"Tidak berhubungan sama sekali dengan proyek semi BHS," jelasnya.
Hakim Ketua Ni Made Sudani kemudian menyinggung ada tidaknya kuitansi penerimaan sebagai bukti pembayaran utang. Namun, Andra mengaku tidak memakai kuitansi sebagai bukti pembayaran.
"Ini secara resmi tidak ada kuitansi tapi biasanya diinformasikan via WhatsApp uang sudah diterima ya," tegasnya.
