Berita

Presiden Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah/Net

Publika

Stafsus Milenial, Ada Misi Kampanye Jabatan Presiden Tiga Periode?

SENIN, 25 NOVEMBER 2019 | 14:25 WIB

PUBLIK kembali ditarik-tarik dalam kegaduhan. Setelah kasus penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, kini pengangkatan 7 staf khusus presiden dari kalangan millenial juga menuai kontroversi.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahkan mengibaratkan penunjukkan 7 staf millenial seperti layaknya anak sekolah yang sedang magang.

Setidaknya ada tiga isu yang mengundang kontroversi.


Pertama, soal kapasitas dan kapabilitas. Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi. Para pejabat ekonomi berkali-kali menyebut krisis global telah berdampak pada pelambatan ekonomi nasional. Sementara para pakar menyebut Indonesia di ambang resesi. Sejumlah negara telah dinyatakan resmi memasuki resesi yakni Turki dan Hong Kong. Sejumlah negara juga diprediksi akan masuk resesi di antaranya: Inggris, Jerman, Italia, China dan lain-lain.

Menghadapi situasi ekonomi global yang makin tidak menentu, selevel Professor Stiglitz ketika berbincang dengan Euronews pada 14 November lalu
menyatakan kesediannya masuk gelanggang politik lagi jika Capres Partai Demokrat memenangkan Pilpres AS. Menurutnya, ekonomi dunia saat sedang stagnan, bahkan versi Presiden Perancis Emmanuel Marcon disebut telah krisis, maka dalam situasi krisis dibutuhkan nasihat pemikir-pemikir besar.      

Bagaimana kapabilitas Stafsus Millenial? Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem mungkin dapat dijadikan jawaban yang tepat. Stafsus millenial ibaratnya anak sekolah yang sedang magang. Sehingga akan sulit diharapkan masukan-masukan besar untuk presiden.

Kedua, gaji yang fantastis. Publik terkaget-kaget melihat besaran gaji yang akan diterima stafsus millenial, Rp. 51 juta per bulan. Banyak yang kemudian membandingkan gaji stafsus millenial dengan gaji guru honorer. Ada guru honorer yang menerima gaji Rp. 300 ribu.

Negara dipaksa mengeluarkan uang yang sangat besar untuk para stafsus millenial yang diragukan kapasitas dan kapabilitasnya. Bahkan pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut hanya buang-buang uang negara, yang dikumpulkan dari pajak rakyat, dan belum tentu Presiden dapat masukan yang sesuai.

Ketiga, penunjukkan diduga faktor orang tuanya. Salah seorang Stafsus Millenial, yakni Putri Tanjung, ternyata diketahui sebagai anaknya pengusaha papan atas Chairul Tanjung. Publik pun menyimpulkan faktor orang tua sangat menentukan.

Banyak yang menyangsikan kapasitas dan kapabilitas para stafsus milenial dalam memberi masukan kepada Presiden. Sehingga tidak salah jika muncul kecurigaan adanya agenda lain yang sedang ditarget oleh Presiden Jokowi.

Di saat yang hampir bersamaan sedang diopinikan memperpanjang jabatan presiden menjadi tiga periode, mendompleng isu amandemen terbatas UUD 1945. Jika opini tersebut terus menggelinding, bukan tidak mungkin Joko Widodo akan tampil kembali dalam kontestasi Pilpres 2024-2029.

Penunjukkan stafsus milenial sebagai strategi kuda troya untuk menggaet dukungan kelompok milenial. Kelompok milenial memiliki populasi 42 juta orang dari total DPT Pemilu 2019. Maka sudah tepat menjadikan stafsus milenial sebagai garda terdepan untuk memuluskan perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode.

Jokowi pasti ingat bahwa aksi demonstrasi menolak Revisi UU KPK dan RUU KUHP beberapa waktu lalu didominasi oleh kelompok milenial yakni mahasiswa dan pelajar. Maka penunjukkan stafsus milenial bisa untuk meminimalisiar potensi penolakan kelompok milenial.

Sya'roni
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya