Berita

Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Fadli Zon Dibungkam, Lieus Sungkharisma Minta Pendukung Jokowi Jangan Baperan

SENIN, 25 NOVEMBER 2019 | 08:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Para pendukung Presiden Joko Widodo diminta tak antikritik. Hal itu disampaikan oleh koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma berkenaan dengan respons Ketua I DPP Arus Bawah Jokowi, Supriyanto yang tak terima dengan kritik Fadli Zon soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Jangan baperan lah. Kebebasan berbicara itu hak demokrasi setiap orang. Apa hak Supriyanto melarang orang bicara?” tanya Lieus dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (25/11).

Meski Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dan kadernya, Edhy Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, bukan berarti pendukung pemerintah bisa membungkam suara kader dan simpatisan Gerindra.


“Para pendukung Jokowi hendaknya tidak menghambat iklim demokrasi yang sudah mulai dibangun Presiden Jokowi pasca Pilpres 2019. Jangan larang-larang orang untuk berbicara dan menyuarakan kebenaran yang diketahuinya,” ujar Lieus.
 
“Demokrasi itu tumbuh dan berkembang sesuai zaman dan kebutuhannya. Jadi jangan larang-larang orang bersikap atau berbicara kritis hanya karena kita tak sependapat dengannya," tegas Lieus menanggapi Supriyanto yang meminta Fadli Zon tak nyinyir.

Di sisi lain, ia mengingatkan kepada pendukung Jokowi bahwa masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan atas permintaan Jokowi, bukan karena keinginan Prabowo melamar.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada pendukung Jokowi untuk tidak melarang siapapun mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk soal penunjukan Ahok sebagai bos Pertamina.

“Masyarakat kita tidak bodoh. Jadi biarkanlah masyarakat yang menilai (penunjukan Ahok). Masyarakat tak usah diarah-arahkan, tak usah ditakut-takuti. Sejarah pasti akan mencatatnya,” ujar Lieus.

Ke depan, ia berharap kader Gerindra dan publik tetap kritis dan menyuarakan aspirasi rakyat. Sebab baginya, rekonsiliasi tak serta merta mematikan hak inisiatif setiap orang untuk menyatakan kebenaran. Rekonsiliasi, jelasnya, hanyalah sarana untuk membangun kerja sama.

"Rekonsiliasi tidak berarti mematikan hak berbicara. Sayang sekali jika orang-orang kritis seperti Fadli Zon dibungkam suaranya hanya karena alasan koalisi. Jika hal seperti ini kita biarkan, nanti kita tak punya lagi cermin untuk melihat kebenaran,” tandasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya