Berita

Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Fadli Zon Dibungkam, Lieus Sungkharisma Minta Pendukung Jokowi Jangan Baperan

SENIN, 25 NOVEMBER 2019 | 08:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Para pendukung Presiden Joko Widodo diminta tak antikritik. Hal itu disampaikan oleh koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma berkenaan dengan respons Ketua I DPP Arus Bawah Jokowi, Supriyanto yang tak terima dengan kritik Fadli Zon soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Jangan baperan lah. Kebebasan berbicara itu hak demokrasi setiap orang. Apa hak Supriyanto melarang orang bicara?” tanya Lieus dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (25/11).

Meski Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dan kadernya, Edhy Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, bukan berarti pendukung pemerintah bisa membungkam suara kader dan simpatisan Gerindra.


“Para pendukung Jokowi hendaknya tidak menghambat iklim demokrasi yang sudah mulai dibangun Presiden Jokowi pasca Pilpres 2019. Jangan larang-larang orang untuk berbicara dan menyuarakan kebenaran yang diketahuinya,” ujar Lieus.
 
“Demokrasi itu tumbuh dan berkembang sesuai zaman dan kebutuhannya. Jadi jangan larang-larang orang bersikap atau berbicara kritis hanya karena kita tak sependapat dengannya," tegas Lieus menanggapi Supriyanto yang meminta Fadli Zon tak nyinyir.

Di sisi lain, ia mengingatkan kepada pendukung Jokowi bahwa masuknya Prabowo ke dalam pemerintahan atas permintaan Jokowi, bukan karena keinginan Prabowo melamar.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada pendukung Jokowi untuk tidak melarang siapapun mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk soal penunjukan Ahok sebagai bos Pertamina.

“Masyarakat kita tidak bodoh. Jadi biarkanlah masyarakat yang menilai (penunjukan Ahok). Masyarakat tak usah diarah-arahkan, tak usah ditakut-takuti. Sejarah pasti akan mencatatnya,” ujar Lieus.

Ke depan, ia berharap kader Gerindra dan publik tetap kritis dan menyuarakan aspirasi rakyat. Sebab baginya, rekonsiliasi tak serta merta mematikan hak inisiatif setiap orang untuk menyatakan kebenaran. Rekonsiliasi, jelasnya, hanyalah sarana untuk membangun kerja sama.

"Rekonsiliasi tidak berarti mematikan hak berbicara. Sayang sekali jika orang-orang kritis seperti Fadli Zon dibungkam suaranya hanya karena alasan koalisi. Jika hal seperti ini kita biarkan, nanti kita tak punya lagi cermin untuk melihat kebenaran,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya