Berita

Sukamta/RMOL

Politik

Sukamta: Ryamizard Juga Tidak Clear Menjawab Data 3 Persen TNI Terpapar Radikal

SABTU, 23 NOVEMBER 2019 | 12:19 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR sempat menanyakan langsung kepada mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal pernyataanya ada 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme.

"Ini klaim ya, 3 persen itu data yang besar. Jadi waktu rapat dengan Pak Menhan (Ryamizard) dengan Panglima TNI, tapi tidak ada jawaban yang clear soal itu," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta kepada redaksi usai diskusi Perspektif Indonesia, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Dalam rapat bersama Menhan dan Panglima TNI waktu itu, kata Sukamta, Komisi I menanyakan data tersebut berasal darimana, tolak ukurnya dimana, dan definisi anggota yang terpapar radikalisme seperti apa. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan.


"Sebab 3 persen dari 500 ribu lebih anggota TNI itukan besar, kira-kira jumlahnya 16 ribu tentara," ujarnya.

Sukamta tidak bisa membayangkan jika 16 ribu tentara terpapar radikalisme, sudah pasti NKRI bisa bubar. Sedangkan, negara yang hanya menangani 10 teroris sudah membuat publik terkejut.

"Jika benar 3 persen itu, negara bisa bubar," kata dia yang meragukan data 3 persen tentara terpapar radikalisme.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR beberapa hari llau, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT) Suhardi Alius juga mengaku tidak mengetahui dan juga kebingungan soal data yang pertama kali disampaikan Ryamizard Ryacudu.

"Begitu ada statement itu kami ditelepon Pak Wiranto (mantan Menko Polhukam) langsung, 'Hardi dari mana data itu?' 'Kami juga tidak tahu Pak", 'Silakan Bapak tanya Pak Menhan (Ryamizard) karena kami juga tidak punya data itu, bahkan saya dengar juga akan ada penelitian masalah tersebut'. Jadi data tidak pernah kami dapatkan tapi kami dapatkan informasi-informasi," kata Suhardi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/11).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya