Sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR sempat menanyakan langsung kepada mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal pernyataanya ada 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme.
"Ini klaim ya, 3 persen itu data yang besar. Jadi waktu rapat dengan Pak Menhan (Ryamizard) dengan Panglima TNI, tapi tidak ada jawaban yang clear soal itu," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta kepada redaksi usai diskusi Perspektif Indonesia, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).
Dalam rapat bersama Menhan dan Panglima TNI waktu itu, kata Sukamta, Komisi I menanyakan data tersebut berasal darimana, tolak ukurnya dimana, dan definisi anggota yang terpapar radikalisme seperti apa. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan.
"Sebab 3 persen dari 500 ribu lebih anggota TNI itukan besar, kira-kira jumlahnya 16 ribu tentara," ujarnya.
Sukamta tidak bisa membayangkan jika 16 ribu tentara terpapar radikalisme, sudah pasti NKRI bisa bubar. Sedangkan, negara yang hanya menangani 10 teroris sudah membuat publik terkejut.
"Jika benar 3 persen itu, negara bisa bubar," kata dia yang meragukan data 3 persen tentara terpapar radikalisme.
Dalam rapat dengan Komisi III DPR beberapa hari llau, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT) Suhardi Alius juga mengaku tidak mengetahui dan juga kebingungan soal data yang pertama kali disampaikan Ryamizard Ryacudu.
"Begitu ada statement itu kami ditelepon Pak Wiranto (mantan Menko Polhukam) langsung, 'Hardi dari mana data itu?' 'Kami juga tidak tahu Pak", 'Silakan Bapak tanya Pak Menhan (Ryamizard) karena kami juga tidak punya data itu, bahkan saya dengar juga akan ada penelitian masalah tersebut'. Jadi data tidak pernah kami dapatkan tapi kami dapatkan informasi-informasi," kata Suhardi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/11).
