Berita

Sukamta/RMOL

Politik

Sukamta: Ryamizard Juga Tidak Clear Menjawab Data 3 Persen TNI Terpapar Radikal

SABTU, 23 NOVEMBER 2019 | 12:19 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sebagai mitra kerja TNI, Komisi I DPR sempat menanyakan langsung kepada mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal pernyataanya ada 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme.

"Ini klaim ya, 3 persen itu data yang besar. Jadi waktu rapat dengan Pak Menhan (Ryamizard) dengan Panglima TNI, tapi tidak ada jawaban yang clear soal itu," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta kepada redaksi usai diskusi Perspektif Indonesia, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Dalam rapat bersama Menhan dan Panglima TNI waktu itu, kata Sukamta, Komisi I menanyakan data tersebut berasal darimana, tolak ukurnya dimana, dan definisi anggota yang terpapar radikalisme seperti apa. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan.


"Sebab 3 persen dari 500 ribu lebih anggota TNI itukan besar, kira-kira jumlahnya 16 ribu tentara," ujarnya.

Sukamta tidak bisa membayangkan jika 16 ribu tentara terpapar radikalisme, sudah pasti NKRI bisa bubar. Sedangkan, negara yang hanya menangani 10 teroris sudah membuat publik terkejut.

"Jika benar 3 persen itu, negara bisa bubar," kata dia yang meragukan data 3 persen tentara terpapar radikalisme.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR beberapa hari llau, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT) Suhardi Alius juga mengaku tidak mengetahui dan juga kebingungan soal data yang pertama kali disampaikan Ryamizard Ryacudu.

"Begitu ada statement itu kami ditelepon Pak Wiranto (mantan Menko Polhukam) langsung, 'Hardi dari mana data itu?' 'Kami juga tidak tahu Pak", 'Silakan Bapak tanya Pak Menhan (Ryamizard) karena kami juga tidak punya data itu, bahkan saya dengar juga akan ada penelitian masalah tersebut'. Jadi data tidak pernah kami dapatkan tapi kami dapatkan informasi-informasi," kata Suhardi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/11).

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya