Berita

Tuvalu/Net

Dunia

Tegaskan Dukung Taiwan, Tuvalu Tolak Mentah-mentah Proposal Bantuan China

JUMAT, 22 NOVEMBER 2019 | 14:58 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China agaknya tidak bisa meremehkan kedekatan hubungan Taiwan dengan Tuvalu, negara pulau di Pasifik Selatan. Buktinya, proposal China untuk membangun pulau-pulau reklamasi guna membantu Tuvalu meningkatkan permukaan daratannya langsung ditolak mentah-mentah.

Dalam wawancara bersama Menteri Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe pada Kamis (21/11), Reuters mengungkapkan Tuvalu telah menolak tawaran dari perusahaan-perusahaan China untuk membangun pulau-pulau buatan untuk mengatasi persoalan permukaan laut yang sedang membayangi pulau kecil di Pasifik Selatan itu.

Sayangnya, proposal China tersebut dipandang sebagai pendekatan untuk merusak hubungan diplomatik Tuvalu dengan Taiwan. Alih-alih menerima bantuan, Tuvalu justru menyatakan secara eksplisit dukungannya terhadap Taiwan.


"Hubungan diplomatik Tuvalu dan Taiwan adalah yang terkuat dari yang pernah ada," ucap Kofe seraya mengatakan Tuvalu bersama Kepulauan Marshall, Palau, dan Nauru akan berkolaborasi untuk melawan pengaruh China di kawasan.

Menjelang pemilihan ulang Taiwan pada Januari mendatang, China memang gencar melakukan kampanye menjauhkan Taiwan dari sekutu-sekutunya. Sejak Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menjabat pada 2016, China setidaknya telah membuat 7 negara menanggalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Contohnya, dalam beberapa bulan terakhir, Kiribati dan Kepulauan Solomon kompak untuk meninggalkan Taiwan dan tunduk kepada "one country, two system" yang digalang China.

Diungkapkan oleh Kofe, keputusan Kiribati untuk meninggalkan Taiwan karena dibujuk oleh China dengan iming-iming pesawat terbang. Sedangkan Kepulauan Solomon dirayu dengan dana pembangunan.

Sementara itu, menurut Kofe, pendekatan yang dilakukan oleh China kepada Tuvalu adalah dengan menggunakan perusahaan-perusahaannya. Mereka mendekati komunitas lokal dan mencari celah dengan mendukung rencana pemerintah untuk membangun pulau reklamasi senilai 400 juta dolar AS atau setara dengan Rp 5,6 triliun (Rp 14.102/dolar AS).  

"Kami mendengar banyak indormasi tentang utang, China membeli pulau-pulau kami, dan kami melihat pendirian pangkalan militer di wilayah kami. Itu adalah hal-hal yang memprihatinkan," ujar Kofe.

Upaya China untuk memperluas pengaruhnya di Pasifik tidak hanya membuat Taiwan khawatir. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh AS, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.

AS bahkan tengah menjajaki proposal yang dilakukan China, yaitu untuk membantu membangun pelabuhan di Provinsi Malaita, Solomon dengan imbalan dapat berpatroli di wilayah tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya