Apresiasi Lobi Kemlu Di DK PBB, DPR Selanjutnya Minta Pemerintah Galang Dana Untuk Korban Palestina

Dewan Keamanan PBB menyatakan penolakan yang tegas atas pernyataan Amerika Serikat yang melegalkan pendudukan Israel di Tepi Barat pada saat pertemuan di New York, Amerika Serikat, Rabu (20/11).

Penolakan ini juga sebagai bentuk keberhasilan negosiasi panjang yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara anggota DK PBB dan negara-negara lainnya. Atas keberhasilan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi usaha dari Kementerian Luar Negeri.

"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengapresiasi keberhasilan lobi tim Kemlu di DK PBB. Segala tindakan kejahatan Israel di sana tidak dibenarkan sama sekali, pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina dan diakui sepihak oleh Amerika jelas menohok akal sehat kita," ujar Kharis dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11).

Kharis melanjutkan, keputusan bulat DK PBB tersebut merupakan kali pertama setelah dewan itu gagal memberikan mandat terkait Palestina. Lebih lanjut, atas dorongan Indonesia, 10 negara anggota tidak tetap DK PBB mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghentikan pembangunan pemukiman tersebut.

"Selain menolak pernyataan AS, Indonesia juga mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa," kata Legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Sementara untuk meringankan beban korban serangan Israel beberapa waktu lalu, Kharis menambahkan, pemerintah juga perlu untuk menggalang dana bantuan baik berupa material maupun spiritual melalui lembaga resmi.

"Di samping amanah konstitusi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. (Kita juga) perlu langkah bersama menggalang solidaritas sebagai umat Islam. Kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita menolong rakyat Palestina baik materiil maupun moril," pungkas Kharis.