Berdalih Supremasi Hukum, Kapal Perang AS Berlayar Di Dekat Pulau Yang Diklaim China

Dalam beberapa hari terakhir, kapal perang Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat (AS) dua kali terlihat eksis berlayar di dekat pulau-pulau yang diklaim China di Laut China Selatan.

Demikian laporan yang dimuat oleh Reuters pada Jumat (22/11), setelah melakukan wawancara dengan militer AS satu hari sebelumnya.

Menurut keterangan yang dihimpun oleh Reuters, Jurubicara Armada Ketujuh AL AS, Komandan Reann Mommsen mengungkapkan kapal tempur litoral Gabrielle Giffords melakukan perjalanan sejauh 12 mil laut dari Mischied Reef yang terletak di sebelah timur Kepulauan Spratly, wilayah yang diperebutkan China dan Filipina pada Rabu (20/11).

Keesokannya, dikatakan Mommsen, kapal perusak Wayne E. Meyer masuk ke Kepulauan Paracel yang menjadi klaim China dan Vietnam.

"Misi-misi ini didasarkan pada supremasi hukum dan menunjukkan komitmen kami untuk menegakkan hak, kebebasan, dan pengunaan laut serta wilayah udara yang dijamin secara hukum untuk semua negara," lanjut Mommsen.

Operasi kebebasan navigasi untuk menjamin akses perairan internasional memang menjadi kedok AS untuk memasukkan armadanya ke Laut China Selatan. Pasalnya, China dengan nine-dash-line hampir mengklaim semua wilayah perairan yang kaya akan sumber daya energi di Laut China Selatan. China bahkan telah membuat beberapa pos militer di pulau-pulau reklamasi.

Merespons agresivitas China, AS menuduh telah memiliterisasi Laut China Selatan dan berusaha mengintimidasi claimant state yang merupakan negara ASEAN (Brunei Darusalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam), serta ingin mengeksploitasi cadangan minyak dan gas di perairan tersebut.

Sementara, ikut campurnya AS di Laut China Selatan membuat Menteri Pertahanan China Wei Fenghe melakukan pembicaraan tertutup dengan Menteri Pertahanan AS Mark Esper, di sela-sela ASEAN Plus Summit.

Wei diketahui mendesak Esper untuk berhenti "melenturkan otot-ototnya" dan tidak memprovokasi serta meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan. Pernyataan ini dibalas Esper dengan tuduhan bahwa China semakin menggunakan paksaan untuk kepentingan strategisnya sendiri.