Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendesak pemerintahan sementara Bolivia yang dipimpin oleh Presiden sementara Jeanine Anez dan para pendukung mantan Presiden Evo Morales untuk melakukan dialog dan menghentikan krisis di negara tersebut.
Demikian yang diungkapkan oleh pejabat Bolivia, Minggu (17/11) seperti yang dimuat Al Jazeera.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan dialog tersebut akan melibatkan legislator dari partai Morales, perwakilan Anez, dan kelompok yang bersitegang. Dialog tersebut juga akan dimediasi oleh PBB dan Gereja Katolik Roma.
Saat ini, sudah 23 korban tewas akibat yang dilakukan oleh pendukung Morales yang menuntut pengunduran diri Anez. Mereka bahkan memberi Anez tengat waktu pada Senin (18/11) untuk mundur dan menyerukan pemilihan umum dalam 90 hari.
Menanggapi hal ini, Ketua Ilmu Politik di Wake Forest University, Peter Siavelis mengungkapkan tindakan Anez hanya memperburuk perpecahan negara yang sudah dalam.
"Anez berkuasa pada saat yang dibutuhkan Bolivia adalah rekonsiliasi, negosiasi, dan kerja antara kedua pihak. Tapi yang dia lakukan adalah membuat serangkaian tindakan simbolis yang telah menanggu keretakan, membuat perpecahan lebih dalam dan menempatkan orang keras dan cepat ke posisi mereka," ujarnya.
Sementara itu, Selasa (12/11), Morales yang mengundurkan diri langsung terbang ke Meksiko.
Dalam wawancara dengan
Al Jazeera, Morales mengungkapkan dia harus diizinkan untuk kembali dan menyelesaikan masa jabatannya.
