Selain Anak Menkumham, KPK Juga Periksa 14 Pejabat Pemkot Medan Kasus Suap Dzulmi Eldin

Penyidik KPK memanggil putra Menkumham Yasonna H. Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly. Selain Yamitema, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap 14 saksi dari unsur Pemkot Medan terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemkot Medan tahun 2019.

Ke-14 saksi yang diperiksa adalah, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Muhammad Husni, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan Renward Parapat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Zulkarnain, Agus Supriyono, Direktur RSUD Dr. Pringadi Kota Medan Suryadi Panjaitan.

Selanjutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan Bob Hermansyah Lubis, Kadis Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ikhsar Risyad Marbun, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Benny Iskandar.

Juga, Kadis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Suherman, Kadis Perhubungan Kota Medan Izwar, Kadis Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, dan Direktur PD Pasar Kota Medan Rusdi Simoraya.

"Hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan 14 saksi untuk tersangka IAN (Isa Anshari) dalam tindak pidana korupsi suap terkait dengan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan tahun 2019. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah, Senin (18/11).

Adapun Yamitema, sebelumnya Direktur PT Kani Jaya Sentosa itu diperiksa untuk tersangka suap Walikota Medan Dzulmi Eldin.

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap proyek dan jabatan di Pemkot Medan tahun 2019 yakni Walikota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Isa Anshari, dan Kasubbag Protokoler Syamsul Fitri Siregar. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan OTT pada 15 Oktober 2019.

Eldin diduga menerima suap sebesar Rp 330 juta untuk menutupi kelebihan biaya perjalanan dinas ke Jepang yang ditagih kepadanya. Kelebihan dana Rp 800 juta itu diduga akibat istri dan anak serta pihak lain yang tak berkepentingan turut ikut ke Jepang.