Berita

Sukmawati dituntut meminta maaf terkait pernyataan kontroversialnya/Net

Politik

Indonesia Perlu Kedamaian, MUI Minta Sukmawati Klarifikasi Dan Minta Maaf

SENIN, 18 NOVEMBER 2019 | 10:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sukmawati Soekarnoputri kembali menjadi sorotan publik. Menyusul pernyataan kontroversialnya yang membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW.

Pernyataan Sukmawati yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden RI Pertama Ir Soekarno, dinilai sebagai penistaan agama dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ikhsan Abdullah, mengingatkan putri Proklamator ini untuk segera mengklarifikasi pernyataannya.


"Sebaiknya diklarifikasi oleh Ibu Sukmawati, apa sebenarnya yang dimaksudkan. Agar tidak ditafsirkan secara liar oleh berbagai pihak. Terutama kelompok tertentu yang kurang suka kalau masyarakat kita tenteram dan damai," kata Ikhsan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/11).

Ikhsan juga meminta kepada Sukmawati, kalau saat menyampaikan pernyataan ada kata-kata  yang "kepeleset" maka harus segera meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

"Kita perlu ketenteraman dan kedamaian agar kehidupan di masyarakat tercipta saling menghormati, bekerja sama dan saling menolong. Sesuai pesan yang disampaikan Bapak Wapres KH Maruf Amin dalam sambutannya ketika melepas jalan santai lintas Iman dari Sarinah ke Bundaran HI kemarin," lanjut  Ikhsan.

Diketahui, dalam sebuah diskusi bertema "Bangkitkan Nasionalisme, Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme", Sukma membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Bapaknya.

Pernyataan Sukma itu terekam dalam sebuah video yang dengan cepat menjadi viral. Sukmawati seolah mempertanyakan peran Nabi Muhammad SAW saat merebut kemerdekaan Indonesia.

"Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Untuk kemerdekaan Indonesia? Saya minta jawaban,” ujar Sukmawati dikutip dari video yang beredar tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya