Berita

Ngasiman Djoyonegoro/Net

Pertahanan

Jangan Sesatkan Publik Dengan Menduga Terorisme Dilakukan Negara

SABTU, 16 NOVEMBER 2019 | 19:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Mantan Ketua KPK periode 2010-2011 Busyro Muqqodas melontarkan pernyataan kontroversial. Dia menduga aksi-aksi terorisme yang terjadi saat ini diaktori oleh negara seperti zaman orde baru.

Pengamat intelijen dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebutkan, pernyataan Busyro Muqqodas terkait dugaan bahwa terorisme diaktori negara dinilai menyesatkan.

“Pernyataan bahwa terorisme diaktori oleh negara adalah menyesatkan. Pendapat tersebut secara tidak sadar memberikan legitimasi terhadap aksi-aksi terorisme dan mengaburkan opini publik bahwa terorisme merupakan kejahatan yang nyata,” demikian Ngasiman Djoyonegoro kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/11).


Simon -karib disapa- menjelaskan bahwa teroris bergerak dalam sel yang kecil. Mereka, kata Simon, tersebar dan melakukan aksi secara tidak terduga.

"Teroris dalam komando yang tidak terstruktur, tersebar dan melakukan aksi secara tak terduga, kapan saja dan dimana saja. Hampir semua serangan teroris polanya demikian," tandas Simon.

Melihat serangan bom terakhir di Poltabes Medan Simon, Simon memastikan, tidak mungkin negara menyerang dirinya sendiri. Sementara di sisi yang lain, Polri telah berhasil menangkap dan melumpuhkan sel-sel terorisme.

Lebih lanjut Simon menjelaskan, pola terorisme yang terjadi di Indonesia mengikuti perkembangan teror global. Kalau dulu gerakan terorisme berafiliasi dengan al-Qaeda, sekarang berafiliasi dengan ISIS.

“Pernyataan bahwa teroris merupakan strategi politik negara sangat berbahaya, karena berpotensi memberi angin segar menyemangati sel-sel teroris yang lain atau setidaknya simpatisan ISIS bertepuk tangan dengan kejadian bom serta tidak menganggap bahwa meledakkan bom bukan kejahatan,” pungkas Simon.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya