Berita

Ngasiman Djoyonegoro/Net

Pertahanan

Jangan Sesatkan Publik Dengan Menduga Terorisme Dilakukan Negara

SABTU, 16 NOVEMBER 2019 | 19:00 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Mantan Ketua KPK periode 2010-2011 Busyro Muqqodas melontarkan pernyataan kontroversial. Dia menduga aksi-aksi terorisme yang terjadi saat ini diaktori oleh negara seperti zaman orde baru.

Pengamat intelijen dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebutkan, pernyataan Busyro Muqqodas terkait dugaan bahwa terorisme diaktori negara dinilai menyesatkan.

“Pernyataan bahwa terorisme diaktori oleh negara adalah menyesatkan. Pendapat tersebut secara tidak sadar memberikan legitimasi terhadap aksi-aksi terorisme dan mengaburkan opini publik bahwa terorisme merupakan kejahatan yang nyata,” demikian Ngasiman Djoyonegoro kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/11).


Simon -karib disapa- menjelaskan bahwa teroris bergerak dalam sel yang kecil. Mereka, kata Simon, tersebar dan melakukan aksi secara tidak terduga.

"Teroris dalam komando yang tidak terstruktur, tersebar dan melakukan aksi secara tak terduga, kapan saja dan dimana saja. Hampir semua serangan teroris polanya demikian," tandas Simon.

Melihat serangan bom terakhir di Poltabes Medan Simon, Simon memastikan, tidak mungkin negara menyerang dirinya sendiri. Sementara di sisi yang lain, Polri telah berhasil menangkap dan melumpuhkan sel-sel terorisme.

Lebih lanjut Simon menjelaskan, pola terorisme yang terjadi di Indonesia mengikuti perkembangan teror global. Kalau dulu gerakan terorisme berafiliasi dengan al-Qaeda, sekarang berafiliasi dengan ISIS.

“Pernyataan bahwa teroris merupakan strategi politik negara sangat berbahaya, karena berpotensi memberi angin segar menyemangati sel-sel teroris yang lain atau setidaknya simpatisan ISIS bertepuk tangan dengan kejadian bom serta tidak menganggap bahwa meledakkan bom bukan kejahatan,” pungkas Simon.


Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya