Berita

Han Kuo-yu

Dunia

Capres Oposisi Janji Kembalikan Taiwan Ke Formula Satu China

JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 07:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Calon presiden Taiwan dari kubu oposisi, Han Kou-yu menyerukan agar Taiwan kembali konsensus dengan daratan dengan prinsip bahwa hanya ada satu China. Meski begitu, dia menentang formula China untuk penyatuan dengan prinsip "satu negara, dua sistem" seperti yang diterapkan di Hong Kong.

Diketahui bahwa Taiwan akan menggelar pemilu presiden pada bulan Januari mendatang di tengah ketegangan hubungan Taiwan dengan China. Negeri tirai bambu menginginkan penyatuan kembali dengan Taiwan yang dianggap sebagai provinsi "membandel". Sedangkan Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Tsai Ing Wen ingin Taiwan berdiri sendiri.

China sendiri resmi menghentikan komunikasi dengan Taiwan sejak Tsai menjabat pada tahun 2016 lalu. Tsai diketahui mewakili Partai Progresif Demokratik yang berhaluan independen.


Semasa pemerintahannya, Tsai menolak mengakui kesepakatan yang dicapai antara Partai Komunis China dan Partai Kuomintang (KMT) yang sebelumnya berkuasa di Taiwan. Kesepakatan itu menyebut bahwa kedua belah pihak termasuk "satu China", namun masing-masing pihak memiliki interpretasi mereka sendiri tentang makna "satu China" tersebut.

Kini, calon presiden dari KMT, Han mengatakan bahwa konsensus yang dicapai pada tahun 1992 tersebut adalah alat "ajaib" untuk stabilitas dan komunikasi di seluruh Selat Taiwan.

"Dengan konsensus 92, banyak masalah lintas selat dapat diselesaikan," kata Han, seperti dimuat Channel News Asia.

Dia berjanji akan memulai kembali dialog dengan China jika terpilih sebagai presiden.

"Lembaga-lembaga dialog antara Taiwan dan daratan berada dalam kondisi jalan buntu. Ini adalah keadaan yang sangat buruk bagi 23 juta orang di Taiwan," tambahnya.

Han tidak secara langsung menjawab pertanyaan wartawan soal apakah dia mendukung penyatuan, tetapi dia mengatakan bahwa proposal "satu negara, dua sistem" ala China tidak akan dapat diterima di Taiwan.

"Saya ingin memberi tahu Beijing bahwa demokrasi dan kebebasan bukanlah momok besar," kata Han.

"Satu negara, dua sistem sama sekali tidak memiliki pasar di Taiwan," tegas Pria 62 tahun itu.

Han sendiri bukan merupakan tokoh baru dalam dunia perpolitikan Taiwan. Dia memperoleh popularitas nasional setelah memenangkan pemilihan walikota tahun lalu dengan janji menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan China.

Han sebelumnya menggambarkan kemerdekaan Taiwan lebih menakutkan daripada sifilis dan memperingatkan bahwa pemilihan ulang Tsai dapat menyebabkan "letusan gunung berapi" dalam hubungan lintas selat.

Dia memicu kontroversi tahun ini setelah menggelar pertemuan dengan beberapa pejabat senior di China serta pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya