Wapres RI Ma'ruf Amin/Net
Wakil Presiden RI KH Maruf Amin meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu pemerintah pusat mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya, upaya tersebut dapat menjaga stabilitas ekonomi domestik ditengah kecamuk perang dagang Amerika Serikat dengan China.
"Upayanya tidak cukup hanya dengan bansos (bantuan sosial). Tapi harus dibarengi dengan peningkatan ekonomi masyarakat ke bawah dan pemberdayaan. Peningkatan kapasitas dan prduktivitas masyarakat ke bawah melalui UKM menjadi penting," ujar Maruf Amin usai menutup Rakorpimnas di SICC, Sentul, Rabu (13/11).
Maruf Amin menjelaskan pengembangan UMKM untuk perekonomian Indonesia harus dikedepankan lantaran unit usaha UMKM jumlahnya sangat besar.
"98,7 persen dari seluruh unit usaha menyerap 75,3 persen dari jumlah pekerja secara keseluruhan,â€paparnya.
Maruf berpendapat tingkat penyerapan tenaga kerja dari UMKM masih sangat rendah dan tidak mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Pemda, ditegaskan Abah -sapaan akrabnya-, harus meningkatkan kesejahteran masyarakat kecil melalui UMKM.
Ketua MUI itu memaparkan 3 hal untuk meningkatkan UMKM. Pertama meningkatkan skill masyarakat, akses teknologi dan akses permodalan. Kedua, memperbaiki lembaga keuangan mikro. Ketiga, penghapusan izin regulasi yang menghambat UMKM.
"Apa yang terjadi di Chili, Hongkong, terjadi karena kebijakan yang tidak diterima rakyatnya, sehingga ekonomi lumpuh dan menggangu pemerintahan. Kita harus lebih sering mendengarkan aspirasi masyarakat dan menimbang yang baik dalam mengambil kebijakan," tutupnya.
Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perang dagang antara Amerika dan China menjadi salah satu bahasan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Rakernas Indonesia Maju yang digelar di SICC Sentul, Rabu (13/11).
Bahkan di depan jajarannya, Jokowi mengaku sudah diingatkan oleh pihak World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF) hingga beberapa kepala negara untuk waspada dengan ancaman resesi.
