Jubir KPK, Febri Diansyah/RMOL
Ada perbedaan pernyataan yang disampaikan antara pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan desa fiktif penikmat dana desa.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut desa siluman sudah tidak ada usai temuan tersebut mencuat ke publik. Namun hal berbeda justru disampaikan lembaga antirasuah.
Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, saat ini teridentifikasi sebanyak 34 desa diduga bermasalah. Tiga di antaranya fiktif.
"Kita perlu pisahkan hasil investigasi dan hasil pemeriksaan. Investigasi yang dilakukan melalui proses audit, proses penyidikannya sedang berjalan dan sedang disupervisi oleh KPK. Untuk proses penyidikan yang sedang berjalan, kami saat ini mengidentifikasi ada sekitar 34 desa yang diduga bermasalah, yang fiktif 3 di antaranya," ucap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Selasa malam (12/11).
Berkenaan dengan klaim pemerintah, ia meminta kepada semua pihak untuk tidak menentang temuan-temuan yang mungkin muncul dalam proses yang masih berjalan.
"Jika ditemukan desa lain, tidak perlu dipertentangkan juga. Misalnya proses investigasi atau proses audit ditemukan desa-desa yang lain, maka lebih baik itu didalami secara paralel," tandasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengklaim keberadaan desa siluman sudah tak ada lagi. Ia dan beberapa kementerian terkait sudah melakukan pembahasan terkait laporan desa siluman.
"Iya sudah (hilang), sudah tidak ada," kata SMI di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin kemarin (11/11).
