Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto dan beberapa menteri kabinet Indonesia maju/RMOL
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6 persen dari tahun sebelumnya 7 persen. Kebijakan tersebut diambil untuk mempercepat pembangunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Hal itu seiring akan diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.
Begitu kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).
Airlangga mengatakan, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen diyakini bakal memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah.
"Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta. Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi," jelas Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga menyebut total plafon KUR ditingkatkan dari Rp 140 triliun menjadi Rp 190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020. Hal itu akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga Rp 325 triliun pada 2024.
Demikian halnya dengan plafon maksimum KUR Mikro yang juga dilipatgandakan, dari semula Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitur.
"Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020," kata Airlangga.
Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha. Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34 persen.
"KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian,†demikian Airlangga.
Turut hadir dalam jumpa pers tersebut adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir.
