Berita

Evo Morales/Net

Dunia

Polisi Ikut Aksi Protes Anti-Pemerintah, Presiden Morales: Demokrasi Bolivia Tersakiti

MINGGU, 10 NOVEMBER 2019 | 06:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

RMOL. Di tengah gelombang unjuk rasa anti-pemerintah yang semakin meluas di Bolivia, Presiden Evo Morales mengeluarkan kecaman keras.

Dia menilai bahwa gelombang protes tersebut tidak lain merupakan bentuk kudeta. Bahkan, alih-alih mengamankan situasi, petugas polisi pun ikut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Melalui akun Twitternya pada Sabtu (9/11), Morales mengatakan bahwa demokrasi Bolivia tersakiti dengan gelombang unjuk rasa dan kekerasan yang terjadi. Dia menyebut, pemberontakan polisi yang ikut dalam aksi tidak lain seperti bentuk kudeta.


"Demokrasi kita beresiko karena kudeta yang dilancarkan kelompok-kelompok kekerasan yang merusak tatanan konstitusional," tulis Morales di akun Twitternya.

Dia menyerukan kepada warga Bolivia untuk melindungi demokrasi dan konstitusi negara.

"Di hadapan komunitas internasional, kami mengecam serangan terhadap aturan hukum ini," tegasnya.

Diketahui bahwa gelombang unjuk rasa muncul setelah hasil pemilu yang disengketakan muncul. Dalam pemilu 20 Oktober lalu, Morales kembali terpilih menjadi orang nomor satu di Bolivia. Namun penghitungan suara sempat dihentikan selama hampir satu hari pasca pemilu.

Hal itu memicu kecaman dari pihak oposisi yang menilai bahwa ada kecurangan yang dibuat. Kecaman itu kemudian berubah menjadi protes dan aksi unjuk rasa. Massa turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi serta melakukan penutupan di jalan-jalan utama ibukota Bolivia.

Sementara itu, pemimpin sipil oposisi dari kota ibur Santa Cruz, Luis Fernando Camacho menilai bahwa aksi yang dilakukan di jalanan bukanlah untuk menggulingkan presiden, melainkan menggulingkan diktator.

"Kami datang bukan untuk menggulingkan seorang presiden, kami telah membebaskan Bolivia dari kediktatorannya," tulisnya di Twitter, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya