Berita

Ilustrasi ASN/Net

Nusantara

Tunjangan Jabatan Tinggi, Eselon III Dan IV Pantas Untuk Dihapus

SABTU, 09 NOVEMBER 2019 | 00:12 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

RMOL. Pengamat politik dan sosial kemasyarakatan, John Palinggi turut mengomentari wacana reformasi birokrasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

John mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah administratur dan pelayan masyarakat. Menurutnya, jika seorang ASN tidak bisa melayani masyarakat dengan baik maka tidak pantas menerima gaji.

"Bukan sebaliknya, pejabat ASN malah susah ditemui rakyat. Padahal, gedung dan fasilitas, bahkan gaji berasal dari uang rakyat," ujar John kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/11).

Menurutnya, reformasi berarti berubah ke arah yang lebih baik. Karena itu, reformasi birokrasi berarti membawa tatanan birokrasi ke arah yang lebih baik sehingga tercipta tata kerja yang baik, mempercepat layanan, efisiensi, dan pencapaian sasaran sesuai target yang diberikan.

"ASN harus terbuka melayani rakyat. Turun ke bawah menemui rakyat dan tidak susah untuk ditemui. Yang banyak terjadi di Indonesia, kalau sudah jadi pejabat susah menemui atau ditemui masyarakat," sindirnya.

Agar ASN kinerjanya efektif, John menyarankan agar eselon III dan IV dihapuskan sementara yang dipertahankan eselon I dan II.

"Jadi, cukup ada Eselon I dan II, sementara III dan IV dihapus saja. Karena tunjangan jabatan eselon tinggi. Juga fasilitas jabatan memakan uang negara yang tidak sedikit. Kalau terlalu banyak jenjang birokrasi, tantangannya pun semakin besar dan tidak bisa cepat melayani. Kalau eselon gemuk, memang tetap bekerja, tapi tidak bisa cepat," paparnya.

Pria yang menjabat sebagai Sekjen BISMA wadah kerukunan lintas agama ini mencontohkan, persoalan kemacetan  yang mungkin sudah mengemuka sejak 20 tahun lalu. Tapi sepertinya para pejabat tidak punya hati untuk menuntaskan masalah tersebut.

"Sementara rakyatnya sengsara di jalan, pejabatnya pakai voorijder supaya bisa cepat jalan. Tidak pantas begitu," kata John.

Penyusutan eselon, tambah John, semata untuk efektifitas kerja serta menegaskan kembali bahwa jalur pelayanan ke masyarakat dipersingkat.

"Jangan banyak orang menikmati jabatan, tapi tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, malah mempersulit," pungkasnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Ramai Tagar Kabur Aja Dulu, Legislator PAN Wanti-wanti TPPO

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:27

Korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry Diduga Rugikan Negara Rp893 Miliar

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:24

Ketika Dirut Bulog Seorang Tentara Aktif

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:23

Prabowo Ungkap Motif Indonesia Gabung OECD Hingga BRICS di World Governments Summit

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:10

Komisi III DPR Minta Layanan SIM dan SKCK Tetap Buka di Hari Minggu

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:04

Bela Gaza di World Governments Summit, Prabowo: Cukup, Waktunya Bangun Kembali!

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:02

Anggota DPD RI Minta Jaksa Agung Ungkap Skandal Agraria di Sumut

Kamis, 13 Februari 2025 | 21:01

Kapolda Sumut Bantu Pengobatan Bocah Korban Penganiayaan di Nisel

Kamis, 13 Februari 2025 | 20:53

Fenomena Unik Sastra Denny JA

Kamis, 13 Februari 2025 | 20:51

Hasto Pertimbangkan Ajukan Gugatan Praperadilan Baru

Kamis, 13 Februari 2025 | 20:49

Selengkapnya