Pimpinan MPR: Usulan Mendagri Soal Pilkada Tidak Langsung Perlu Dikaji

Pimpinan MPR turut menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyebutkan usulan tersebut perlu dilanjutkan untuk dikaji oleh berbagai pihak yang paham soal Pilkada.

"Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan tetapi demokrasi itu, bukan cuma sekedar proses tapi juga output," ujar Basarah di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11).

Dia mempersilakan kepada partai politik dan masyarakat untuk memberikan pandangan soal usulan Tito tersebut. Begitu juga kalangan akademisi yang sangat dinanti masukannya.

"Apakah melalui sistem perwakilan di DPRD atau secara langsung seperti ini atau bersifat selektif," ungkapnya.

Usulam Tito, sambung politisi PDIP itu memang sepatutnya disambut baik. Sebagai menteri baru, Tito bisa langsung beradaptasi dan mengeluarkan sikap politik.

Walaupun, usulan pilkada tidak langsung sebelumnya juga pernah muncul dan juga pernah disetujui oleh pemerintah serta DPR pada masa pemerintahan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi akhirnya dibatalkan lewat Perppu.

"Dinamika politik itu suatu yang dinamis, dimana bisa saja tesis pada demokrasi hari ini bisa menjadi antitesis. Oleh karena itu bagaimana bisa mencari sintesis yang baik ini saya kira perlu respon dan tanggapan serta diskursus oleh seluruh pihak bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR, tapi juga seluruh masyarakat luas," pungkas Basarah.