Wakil Panglima TNI Diaktifkan Bukan Karena Jokowi Tidak Percaya Kepada 3 Kepala Staf

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk kembali mengaktifkan jabatan Wakil Panglima TNI bukan karena kepala negara tidak percaya kepada tiga kepala staf di lingkungan Mabes TNI.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, garis kordinasi kepala staf hanya pada matra masing-masing. Yakni, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut.

"Kalau kepala staf itu kan pada matranya masing-masing," ujar Basarah di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11).

"Tapi yang menyangkut koordinasi Panglima TNI, baik internal maupun eksternal saya kira itu pada level Mabes TNI," imbuh Ketua DPP PDIP itu menambahkan.

Keputusan Presiden Jokowi untuk mengaktifkan kembali jabatan Wakil Panglima TN tertuang dalam Peraturan Presiden 65/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Basarah meyakini soal teknis kerja dan kordinasi diantara Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI nantinya akan diatur juga dalam peraturan yang sama.

"Ya nanti mengenai job description dan wewenang menyangkut Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI, saya kira nanti Peraturan Presiden bisa mengatur tentang hal itu," jelasnya.

Ahmad Basarah sebelumnya menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi yang akan kembali mengaktifkan jabatan Wakil Panglima TNI.