Berita

Dubes AS saat bertemu Edhy Prabowo di Kantor KKP/Humas KKP

Politik

Bertemu Menteri KKP Edhy Prabowo, Dubes AS Punya Satu Permintaan Khusus

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 11:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pertemuan Duta Besar Amerika Serikat, Joseph R Donovan, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Edgy Prabowo awalnya hanya sebuah sebuah acara pertemuan biasa. Namun, Dubes Joseph kemudian mengungkapkan satu permintaan khusus kepada Edhy.

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Edhy Prabowo bertemu Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (7/11).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerja sama sektor kelautan dan perikanan yang telah terjalin antara Indonesia dan AS. Serta potensi kerja sama yang dapat dikembangkan di masa mendatang.


Mengawali pertemuan keduanya, Dubes Joseph menyampaikan selamat atas dilantiknya Edhy sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Joseph menuturkan, selama ini kerja sama sektor kelautan dan perikanan kedua negara telah terjalin baik.

Kerja sama tersebut di antaranya pelatihan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan KKP dan kementerian/lembaga (K/L) terkait, Marine Biodiversity and Sustainable Fisheries Program (MBFSP) KKP-USAID, dan Maritime Domain Awareness (MDA).

Selain itu, Dubes Joseph juga memberitahukan bahwa AS telah menerapkan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) untuk menjamin ketertelusuran produk perikanan yang masuk ke AS.

“Dalam implementasi SIMP ini, kami (AS) juga telah memberikan asistensi kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan perikanan Indonesia agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi persayaratan yang diterapkan,” tuturnya.

Sementara di bidang investasi, Dubes Joseph bercerita bahwa salah satu perusahaan AS, Forever Oceans Corporations (FOC) telah mempunyai kerja sama dengan Pemda Sulawesi Utara untuk mengembangkan budidaya lepas pantai. Adapun komoditas yang dibudidayakan yaitu ikan Amberjack untuk diekspor ke AS.

Tak hanya itu, Dubes Joseph juga memiliki permintaan menarik yang diungkapkan dalam pertemuan tersebut. Permintaan ini terkait kapal perang AS, USS Houston yang tenggelam di perairan Banten. Menurutnya, kapal tersebut merupakan makam bagi 600 pelaut AS sehingga memiliki arti penting bagi sejarah AS.

“Jika berkenan, kami berharap KKP dapat menetapkan kawasan tenggelamnya kapal USS Houston sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Ini memiliki makna besar bagi kami," ungkapnya.

"Jika diperkenankan, kami siap membantu pengelolaan kawasan konservasi maritim tersebut dan memberikan pelatihan (capacity building) bagi pengelola serta memberikan bantuan sosial bagi warga sekitar kawasan,” pungkas Donovan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya