Adil, Profesional & Proporsional

VARIABLE Kode Etik DPRD: Adil, Profesional & Proporsional. Di situ masalah Anggota Dewan William dari PSI.

Kultwit William bukan kritis. Tapi ngawur. Dia enggak profesional saat tidak tahu bahwa mata anggaran yang dia tanya sudah diserit Anies Baswedan 10 hari sebelumnya.

Kualitas amatiran New Kid on The Blocks William lebih dipertajam dengan ketidakpahaman prosedur anggaran.

Yang dimasalahin KUA-PPAS. Mungkin William enggak tahu artinya. Kebijakan Umum Anggaran & Plafon Prioritas Anggaran Sementara. Perhatikan kata "Kebijakan Umum" dan "Sementara".

Di tahap ini, angka gelondongan dan program ditetapkan. Belum sentuh komponen dan satuan tiga. Misalnya alokasi pendidikan dengan nominal 20% dari total anggaran.

Di sini kelemahan sistem legacy masa lalu yang suram. Input angka harus menyertakan komponen. Sistem tidak smart enggak sanggup menyortir.

Tidak proporsionalnya William dilihat dari posisi sebagai Anggota Komisi A tapi mengomentarin domain Komisi E yaitu pendidikan.

Mestinya SKPD yang ditanya dalam rapat komisi. Itu pun oleh Komisi E. Bukan William.

Impact dari ulah William adalah sebuah ketidak-adilan; Buat rakyat Jakarta, Pemda, Anies Baswedan dan semua fraksi DPRD.

William seakan ingin cuci tangan dari lambatnya kerja DPRD di soal penyusunan anggaran yang harus ketok palu tanggal 30 November.

William dan PSI nge-mob duluan. Pasang kuda-kuda kalo deadline abis. Anggota DPRD kena sanksi.

Apabila APBD telat disahkan, maka Anies Baswedan dan Anggota DPRD tidak akan dapet gaji selama 6 bulan.

Tanpa musyawarah, William nari-nari sendirian. Panggung politik direbut. Polarisasi persepsi otomatis dimanufaktur. Bagi sebagian orang, hanya PSI yang kawal anggaran. Fraksi lain tidur. Bahkan ada yang tuding mereka berkonspirasi dengan para garong anggaran.

Alih-alih nyerit mata anggaran, William bikin konsentrasi DPRD buyar. Harus menjelaskan masalah yang enggak semestinya jadi problem. Mungkin filosofi William selama ini mengatakan, "kalau bisa dibikin ruwet, ngapain dipermudah".

Para Garong Anggaran dari rezim lama memaksimalkan momentum. Mereka enggak bisa makan selama Anies Baswedan berkuasa di Jakarta.

Momentum pro-William diambil. Mereka kirim karangan bunga. Nyampah. Bikin rusak pemandangan Gedung DPRD.

Bagusnya; DPRD adalah sarang para pemain politik andal. Mereka tahu ini politisasi issue anggaran. Karangan bunga dengan ucapan aneh-aneh dan enggak jelas pengirimnya hanya bertahan satu hari. Lalu disapu bersih.

Pimpinan DPRD, Prasetyo Edi Marsudi salah kalkulasi. Dia kira William dan PSI di-backing mayoritas rakyat. Makanya dia masih saja mengeluarkan pernyataan agak miring kepada Gubernur Jakarta dan Tim TGUPP.

Sebaiknya Prasetyo Edi Marsudi memerintahkan agar William melakukan re-medical checking secara indepth, holistik dan menyeluruh.

Tentunya rakyat tidak mau institusi DPRD disusupi para sociopath dan pscyopath yang terpapar mental disorder seperti megalomaniac dan manic dipression.

Penulis merupakan aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak)