Berita

Anggota Ombudsman, Laod Ida/Net

Politik

Ombudsman Minta Menpan RB dan BKN Perhatikan Kesiapan Help Desk Dalam CPNS 2019

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 09:04 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ada 197.111 formasi yang akan dibuka pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Artinya, potensi membeludaknya pengaduan atau keluhan pun akan semakin besar.

Sehubungan dengan itu, Ombudsman meminta keseriusan Pemerintah dalam menangani keluhan yang akan muncul selama proses penerimaan CPNS 2019 ini.

Karena, dengan jumlah alokasi formasi sebanyak 197.111 di 68 Kementerian/Lembaga dan 461 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka pengaduan pun berpotensi lebih banyak dari tahun sebelumnya.


"Dipastikan terlebih dahulu kesiapan dari Help Desk setiap instansi yang membuka formasi. Jika diketahui bahwa Help Desk tidak siap, maka batalkan saja formasinya," kata Anggota Ombudsman-RI, Laode Ida, Rabu (6/11).

Ombudsman pun menilai pembentukan tim pengawas penerimaan CPNS 2019 ini sudah menunjukkan keseriusan pemerintah. Karena tim pengawas ini memang dibuat untuk mengantisipasi potensi masalah sekaligus penanganannya dalam penerimaan CPNS 2019.

"Selain itu, persyaratan juga harus dipastikan. Jangan sampai justru membingungkan masyarakat," tambahnya.

Lanjut Laode, untuk CPNS tahun ini terdapat ketentuan baru yang belum ada pada tahun sebelumnya. Tahun ini, pemerintah mengakomodir peserta CPNS 2018 yang tidak lulus untuk dapat ikut kembali, namun dengan syarat-syarat tertentu.

"Memperhatiakan ketentuan baru tersebut, saya meminta agar Menpan RB bersama BKN memastikan kesiapan sistem, termasuk sosialisasi ketentuan terkait kepada masyarakat secara masif," tutup Laode. (01ris)

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya