Berita

Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto/Net

Politik

Rumah Nawacita Imbau Fraksi PSI Tidak Bikin Gaduh

RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 11:24 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Kegaduhan soal APBD DKI Jakarta yang dipicu oleh unggahan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, di media sosial terus menuai kritik.

Seharusnya, kalau ada yang janggal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dibahas di sesama anggota Dewan dan Pemprov DKI. Bukan diumbar di media sosial.

Kali ini, kritikan terhadap Anggota DPRD DKI berusia 22 tahun itu disampaikan Rumah Nawacita, relawan pendukung Presiden Joko Widodo.


Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto mengimbau anggota Fraksi PSI DPRD DKI untuk tidak membuat kegaduhan.

"Memang hak dari DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan. Tetapi jangan membuat kegaduhan yang membuat tontonan-tontonan yang selalu begitu saja," kata Raya kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telpon, Rabu (6/11).

Raya memaklumi kekritisan PSI sebagai Fraksi baru di DPRD DKI dalam upaya menunjukkan eksistensi mereka. Namun lebih baik ditempuh dengan tetap menghargai lembaga pemerintahan yang ada.

"Masa harus terus-terusan begitu. Saling menjelekkan, saling menuduh, maling, begal anggaran, segala macam. Dulu begal anggaran, sekarang maling, saling menyalahkan," ujar Raya.

Raya menegaskan, seharusnya fungsi pengawasan memang harus jelas. Tapi jangan sampai saling menyakitkan. Apalagi melecehkan marwah antarunsur pemerintah daerah.

"Karena DPRD menurut UU Pemerintah Daerah adalah bagian dari pemerintah daerah. Jika dalam pembahasan ada hal-hal ganjil kan bisa dilakukan lewat pembicaraan-pembicaran di DPRD dengan pemerintah. Jangan sedikit-sedikit membuat kehebohan, membuat drama-drama," tegas Raya.

Rumah Nawacita berharap kegaduhan-kegaduhan soal KUA-PPAS diselesaikan secara arif dan bijaksana. Tuntas lewat pendekatan yang beradab.

"Artinya, kalau dia itu rapatnya di DPRD, ya di DPRD itu diselesaikan. Tidak perlu dilanjutkanlah. Pak Gubernur juga sudah mengakui ada kesalahan sistem. Jangan saling menyalahkan," tegas Raya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya