Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Bisnis

Fitch Prediksi Kabinet Baru Jokowi Kesulitan Genjot Ekonomi Indonesia

RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 06:01 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan baru Joko Widodo menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut Global Fitch Solutions Macro Research dalam hasil riset yang mereka rilis hari Senin (4/11), ada sejumlah hal yang membuat Jokowi sulit melakukan gebrakan di periode kedua pemerintahannya.


Global Fitch Solutions antara lain menyoroti penempatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

Keputusan Jokowi memberikan kewenangan di bidang investasi kepada Luhut, disebutkan, memiliki kaitan dengan keputusan Jokowi menggeser Thomas Lembong dari posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kini posisi Kepala BKPM diduduki Bahlil Lahadalia.

Keputusan Jokowi memberikan kewenangan di bidang investasi kepada Luhut, disebutkan, memiliki kaitan dengan keputusan Jokowi menggeser Thomas Lembong dari posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kini posisi Kepala BKPM diduduki Bahlil Lahadalia.

Sikap Thomas Lembong yang kritis pada arus masuk investasi China dinilai tidak sejalan dengan kebijakan umum pemerintahan Jokowi. Itu sebabnya ia tergusur.

Di sisi lain  terlihat aktif mengundang China ikut serta dalam proyek pembangunan di dalam negeri senilai 91 miliar dolar AS sebagai bagian dari Beijing and Road Initiative (BRI).

Kebijakan Luhut terutama sikapnya yang dinilai pro-China dianggap kontroversial dan memicu naiknya sentimen anti-China.

Riiset dari Pew Research Institute memperlihatkan  pandangan positif terhadap China turun 17 persen dalam 10 tahun terakhir.

Selain itu, pernyataan Bahlil bahwa investor domestik akan menggantikan porsi investor asing dipandang sebagai sinyal bahwa dirinya akan fokus pada investor domestik. Sedangkan investor dari luar negeri akan ditangani Luhut.

Dalam hasil riset itu, Global Fitch Solutions  mengatakan, periode kedua pemerintahan Jokowi diawali dengan ketegangan ideologis dan sosial.

Beberapa dari ketegangan itu muncul selama periode kampanye yang lalu dan akan terus mengancam stabilitas dalam negeri.

Karena itu, Global Fitch Solutions mempertahankan Indeks Risiko Politik Jangka Pendek pada posisi 69,4 dari skala 100.

Dalam beberapa bulan terakhir, diprediksi masih akan terjadi ketegangan antara para pendukung keberagaman dan kelompok konservatif.

Selain itu, juga ada ketegangan antara “kaum reformis” yang mendorong liberalisasi ekonomi dan keterbukaan dengan “kaum nasionalis” yang ingin mempertahankan kendali atas sumber daya nasional.

Dinamika lain yang dinilai berpengaruh terhadap sulitnya peningkatan ekonomi Indonesia terkait UU KPK baru yang dinilai akan membatasi kekuatan hukum KPK. Akibatnya terjadi gelombang protes yang massif.

Fitch Solutions juga memprediksi gerakan kelompok separatis di Papua akan terus menganggu dan mengancam keamanan di dalam negeri.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya