Berita

Fahira Idris/Net

Politik

Fahira Idris: Ancaman Nyata Negeri Ini Radikalisme Ekonomi

SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 09:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Isu radikalisme tengah memenuhi ruang publik masyarakat Indonesia. Padahal di satu sisi, terminologi yang dipakai dalam membahas isu itu keliru dan definisi dari pemerintah juga belum jelas.

Anggota DPD RI Fahira Idris menyebut bahwa Jokowi juga berniat mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama. Baginya arti dari istilah itu juga belum jelas maksudnya. Dia bahkan berharap ada istilah baru yang lebih pas.

“Di Amerika sudah meninggalkan istilah radikalisme karena memang tidak pas dan menggantikanya dengan "Counter Violence Extremism”,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Selasa (5/11).


Menurut Fahira, radikalisme memang salah satu persoalan negeri ini. Tetapi masalah itu bukan yang utama. Sementara di satu sisi, dia menyayangkan narasi yang dibangun pemerintah seolah negeri akan runtuh akibat radikalisme. Sehingga isu lain misalnya ekonomi yang jadi persoalan utama menjadi kalah penting.

“Persoalan utama negeri ini adalah “radikalisme ekonomi”. Ancaman nyata kita itu: gejala resesi ekonomi dunia, perang dagang, dan kondisi global yang kian tak tentu,” tegasnya.

Kesiapan Indonesia harus lebih diperhatikan. Apalagi, ekonomi tanah air tidak kunjung tumbuh karena pondasi ekonomi sedang rapuh, utang yang terus meningkat, dan investasi kalah jauh dari Vietnam atau Thailand.

“Itu ancaman nyata saat ini,” sambungnya.

Pemerintah juga harusnya sadar, membesar-besarkan persoalan radikalisme sebagai persoalan utama negeri ini adalah kampanye buruk untuk ekonomi kita, karena investor pasti takut.

“Mana mau investor nanam uang di negeri ini, jika setiap hari presidennya bicara bahwa radikalisme sedang menghancurkan negeri yang dipimpinnya,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya