Berita

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius bersama komisioner KPK/RMOL

Pertahanan

Kepala BNPT: Pakaian Itu Kultur, Radikalisme Itu Mindset

SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 22:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Isu radikalisme masih terus digaungkan sejumlah pihak, terlebih ketika salah satu menteri di kabinet melarang dan mengatur cara berpakaian dengan dalih menekan radikalisme.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, seseorang yang terpapar radikalisme tidak bisa dilihat dari tampilan fisik maupun gaya berpakaian.

"Tadi sudah saya sampaikan, bahwa tampilan fisik tidak bisa mencirikan seseorang terpapar radikalisme, tapi masalah pemikiran, dan masalah ideologi," tegas Suhardi di hadapan pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11).


Karena, kata Suhardi, di era globalisasi saat ini tidak bisa melakukan stigmatisasi terhadap seseorang hanya berdasarkan tampilan fisik maupun cara berpakaian.

Bahkan, Suhardi membeberkan ciri-ciri seseorang yang telah terpapar radikalisme. Di antaranya ialah menyuburkan sikap intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, penyebaran paham Takfiri dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

"Poinnya adalah penyimpangan, indikatornya antara lain suka menyendiri, membuat kelompok ekslusif, hingga tahap jihadis. Tidak bisa stigmatisasi pada pakaian, dan (indikator ini) perlu disikapi secara hati-hati," tegasnya.

Lebih lanjut Suhardi mengatakan, cara berpakaian hanyalah masalah kultur. Hal tersebut berbeda dengan radikalisme yang merupakan masalah ideologi.

"(Berpakaian itu) masalah kultur, masalah budaya, kalau soal pakaian tuh masalah kultur aja. Artinya kita jangan menjudge manusia dari tampilan fisik, tapi (radikalisme) ini mindset," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya