Berita

Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi/Net

Dunia

Gelombang Protes Lukai Ekonomi, PM Irak Minta Pengunjuk Rasa Hentikan Aksi

SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 07:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Gelombang protes dan kerusuhan yang terjadi di Irak sejak beberapa waktu terakhir telah memicu masalah ekonomi yang buruk bagi negara tersebut.

Karena itulah, Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mengimbau agar para pengunjuk rasa mau saling bahu-membahu memulihkan kehidupan normal di seluruh negeri.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu malam (3/11), Abdul Mahdi mengatakan bahwa unjuk rasa telah mengguncang sistem politik di negara tersebut. Dia menilai bahwa para pengunjuk rasa telah mencapai tujuan mereka dan harus berhenti mempengaruhi perdagangan dan kegiatan ekonomi negara.

"Mengancam kepentingan minyak dan memblokir jalan menuju pelabuhan Irak menyebabkan kerugian besar melebihi miliaran dolar," kata Abdul Mahdi seperti dimuat Channel News Asia.

"Mengancam kepentingan minyak dan memblokir jalan menuju pelabuhan Irak menyebabkan kerugian besar melebihi miliaran dolar," kata Abdul Mahdi seperti dimuat Channel News Asia.

Daia juga memperingatkan bahwa kerusuhan telah mendorong kenaikan harga barang. Bukan hanya itu, kerusuhan juga menyebabkan operasi di pelabuhan Teluk utama Irak, Umm Qasr, dekat kota Basra yang kaya minyak terhenti sejak Rabu pekan lalu. Padalah, pelabuhan itu sangat penting untuk menerima sebagian besar impor biji-bijian, minyak nabati dan gula Irak.

Diketahui bahwagelombang protes dan kerusuhan yang terjadi, merusak hampir dua tahun stabilitas relatif di Irak. Meski negara tersebut kaya akan minyak, namun tidak sedikit orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses yang terbatas ke air bersih, listrik, pendidikan dan perawatan kesehatan. Hal itulah yang memotori gelombang protes terbaru di negara tersebut.

Akibatnya, lebih dari 250 orang meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi sejak awal Oktober lalu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya