Berita

Twitter/Net

Dunia

Akun Jaringan Berita Ini Ditangguhkan, Twitter Bungkam Suara Kebebasan Palestina?

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 | 07:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Twitter menangguhkan beberapa akun resmi dari situs web berita independen Palestina yang dianggap sebagai salah satu sumber utama berita tentang Palestina dan pendudukan Israel.

Di antara akun yang ditangguhkan adalah Quds News Network, yang memiliki ratusan ribu pengikut. Penangguhan dilakukan karena situs itu dianggap melanggar undang-undang kejahatan dunia maya di Tepi Barat yang diduduki.

Para aktivis berpendapat bahwa situs web ini telah ditekan karena mengkritik Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas dan kepemimpinannya.


Pengguna media sosial meminta Twitter untuk membalikkan keputusan untuk memblokir akun Quds News Network.

Seorang wartawan Palestina, Ahmed Jarrar, menyebut bahwa penangguhan akun berita merupakan bentuk praktik pengecut pendudukan Israel.

"Kami pikir Twitter memiliki ruang lebih luas mengenai kebebasan berekspresi daripada Facebook," tulisnya di Twitter.

"Namun Twitter bergabung dengan sisi pendudukan Israel dengan menolak kebebasan bersuara Palestina," sambungnya.

"Menghapus dan mencekik akun adalah keputusan yang pengecut dan lemah. Suara pers dan kebebasan media tidak dapat dibungkam di zaman modern," tegasnya.

Sementara itu, menurut Sada Social, sebuah situs yang memantau pelanggaran berbagai platform media sosial terhadap konten Palestina, akun-akun Palestina di Facebook telah dibatasi dan diberlakukan dengan tindakan hukuman menyusul tekanan Israel.

Dalam laporan bulanannya, Sada Social mengatakan bahwa tingkat pelanggaran pada bulan Oktober lalu meningkat secara signifikan hingga 145 pelanggaran. Laporan yang sama juga menyebut bahwa terjadi ratusan kasus di mana akun milik aktivis Palestina dan halaman berita telah ditangguhkan.

"Ada kesenjangan yang sangat besar antara Palestina dan Israel," kata pendiri Sosial Sada Iyad Alrefaie kepada Al Jazeera.

"(Tidak ada yang terjadi) pada orang Israel yang mempublikasikan status yang menyerukan pembunuhan warga Palestina," katanya.

"Tetapi jika Palestina memposting berita tentang sesuatu yang terjadi di tanah atau dilakukan oleh tentara Israel, Facebook (mungkin) menutup akun atau halaman, atau menghapus posting," tambahnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya