Berita

Pembagian masker di India/Net

Dunia

Kabut Asap Selimuti New Delhi Pasca Perayaan Diwali, Pemerintah Siapkan Lima Juta Masker

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 | 07:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Warga di New Delhi India harus sejenak melupakan langit cerah beberapa saat karena tengah menghadapi masalah polusi udara yang buruk.

Kabut tebal berwarna cokelat menyelimuti kota tersebut sejak seminggu terakhir dan belum juga menunjukkan tanda-tanda pergeseran.

Menteri utama Delhi Arvind Kejriwal pada Jumat (1/10) mendeklarasikan darurat kesehatan masyarakat umum dan mengatakan bahwa kabut asap telah menyebabkan kota itu berubah menjadi kamar gas.


Dikabarkan The Guardian, krisis polusi udara telah menjadi semacam tradisi tahunan di New Delhi pada tahun ini. Kabut asap muncul berkat perpaduan antara asap beracun dari petasan yang dinyalakan selama perayaan Diwali sepekan lalu dan ulah para petani di daerah tetangga Punjab dan Haryana yang membakar tunggul tanaman serta perubahan suhu.

Indeks kualitas udara di New Delhi bahkan melonjak hingga di atas 500 minggu ini, atau 20 kali lebih tinggi daripada yang dianggap sehat oleh Organisasi Kesehatan Dunia.

Akibatnya, banyak sekolah diliburkan hingga awal pekan depan dan konstruksi bangunan diperintahkan untuk berhenti. Pemerintah New Delhi pun tengah mempersiapkan lima juta masker untuk dibagikan kepada masyarakat.

Selain itu, mulai Senin (4/10), New Delhi akan mulai melakukan uji coba skema genap-ganjil.

Seorang wakil kepala sekolah di Queen Mary di New Delhi, Rachel Rao mengatakan, mereka terpaksa membatasi kegiatan di luar ruangan bagi mereka yang ada di sekolah.

"Selama 10 tahun terakhir situasinya semakin buruk, kami tidak pernah melihat polusi seperti ini," kata Rao.

"Beberapa hari terakhir benar-benar mengerikan. Kami telah melihat banyak murid kami jatuh sakit dan mengeluh kesulitan bernapas," sambungnya.

"Sebelum Diwali, kami mencoba menyebarkan kesadaran di kalangan siswa kami tentang tidak membakar petasan, dengan harapan mereka akan membawa pesan itu kembali ke rumah. Tetapi pemerintah Delhi, pemerintah Punjab, pemerintah Haryana, dan pemerintah pusat seharusnya memberikan solusi yang lebih baik daripada hanya saling menyalahkan atas masalah tersebut," sambungnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya