Berita

Anggota DJSN periode 2019-2024, Agung Pambudhi/RMOL

Politik

Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional Tak Bisa Berbuat Apa-Apa

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 | 01:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengaku tak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan Presiden Joko Widodo menaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat pada 1 Januari 2020 nanti.

Hal itu diungkapkan Anggota DJSN periode 2019-2024, Agung Pambudhi. Menurut Agung, Dewan JSN memiliki tugas mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

Namun, ia tidak mengetahui peran yang telah diambil oleh anggota DJSN sebelumnya. Ia pun mengaku keputusan menaikkan iuran BPJS dilakukan oleh Presiden Jokowi.


"Masih dalam konteks sudah diputuskan itu tinggal di sisi implementasinya," ucap Agung Pambudhi saat diskusi dialektika di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Namun demikian, Agung mengaku akan coba memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan serta memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di BPJS Kesehatan.

"Ya tentu dengan berbagai macam catatan bahwa ke depan untuk perbaikan-perbaikan kualitas layanan. Lalu untuk peningkatan kepesertaan, juga peningkatan peserta aktif itu menjadi catatan-catatan untuk BPJS Kesehatan ke depan," jelasnya.

Selain itu, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kesehatan dari APBN hanya sekitar 5 persen. Hal tersebut diakuinya lantaran kemampuan pemerintah tidak bisa lebih seperti yang diharapkan sesuai dengan TAP MPR 10/2001 yang memerintahkan Presiden untuk mengeluarkan anggaran APBN sebesar 15 persen untuk jaminan kesehatan.

"Kalau soal 5 persen 15 persen itu pada saat ini memang harus diakui baru sampai pada tahap komitmen atau kemampuan segitu. Siapa tahu kalau mau mengikuti TAP MPR pada saatnya nanti akan ke sana. Tapi saat ini belum sampai," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya