Berita

Mendagri Tito Karnavian (Dua dari kiri) bersama dengan jajaran menteri dan Wapres Maruf Amin/Ist

Politik

Mendagri Minta Program Pengentasan Kemiskinan Dan Stunting Masuk APBD

JUMAT, 01 NOVEMBER 2019 | 19:55 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting (permasalahan gizi kronis) harus masuk ke dalam APBD di setiap daerah.

Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan jajaranmenteri di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (1/11).

“Program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk di APBD, ini harus diyakinkan. Jadi nanti kita akan libatkan network yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk datanya, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu diprioritaskan intervensi stunting,” kata Tito.


Pasalnya, dua program tersebut dinilai sangat berkaitan dengan program prioritas nasional yang berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas.

Oleh karenanya, pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut secara bertahap melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.

“Kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi, terutama jaringan ibu-ibu, relawan untuk mengampanyekan bersama stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini,” ujarnya.

Menurutnya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalah stunting dan pencegahannya.

“Kampanye penting karena belum tentu masyarakat paham, termasuk kepala daerah yang tidak paham apa itu arti stunting. Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD. Ini akan kami lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden sambil nanti evaluasi,” demikian Tito.

Dalam konferensi pers tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin turut hadir bersama beberapa menteri terkait, seperti Menteri Sosial, Juliari Batubara; Menteri Kesehatan, Dr Terawan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo; dan Menteri Bappenas, Suharso Manoarfa.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya