Berita

Twitter/Net

Dunia

Jelang Pilpres AS, Twitter Siap Larang Iklan Politik

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 06:54 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Raksasa sosial media Twitter akan melarang iklan politik di platformnya mulai bulan depan. Hal itu dipastikan oleh kepala eksekutif perusahaan pada hari Rabu (30/10).

"Kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global," kata CEO Twitter Jack Dorsey dalam sebuah pernyataan.

"Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," tambahnya, seperti dimuat Reuters.


Larangan akan resmi diberlakukan pada 22 November. Hal itu akan secara signifikan mengurangi bisnis Twitter. Sahamnya sendiri turun 1,9 persen dalam perdagangan setelah pengumuman tersebut.

Twitter dan raksasa media sosial lainnya, Facebook diketahui menghadapi tekanan yang semakin besar untuk berhenti membawa iklan yang menyebarkan informasi palsu yang dapat mengarahkan pemilihan.

Sementara itu, pihak Facebook telah berjanji upaya untuk menangani informasi yang salah setelah propaganda Rusia di platform itu terlihat mempengaruhi hasil pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya