Di Lebanon, Kepala Pemerintahan Mundur Gara-Gara Austerity Ala Sri Mulyani

Krisis ekonomi terpaksa membuat Kepala Pemerintahan Lebanon, Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri.

Hariri mundur lantaran gagal memecahkan masalah mendasar rakyat. Merasa ekonomi terjepit, rakyat berduyun-duyun turun ke jalan melakukan protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap salah kaprah.

Utang luar negeri Lebanon mencapai 86 miliar dolar AS atau lebih dari 150 persen PDB nasional mereka. Sementara diberitakan BBC, Kamis (24/10) lalu, kebijakan yang diambil pemerintah dan disetujui parlemen adalah kebijakan austerity atau pengetatan anggaran belanja negara untuk menekan defisit ekonomi.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak, keputusan yang membuat kemarahan rakyat semakin menjadi-jadi.

Ekonom senior DR Rizal Ramli, menguraikan bahwa kasus Hariri menjadi bukti kebijakan austerity bukan solusi menghadapi krisis.  

“Gagal selesaikan krisis, Hariri mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon. Kebijakan austerity (pengetatan) Hariri mendapat perlawanan dari rakyat Lebanon,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (30/10).

Untuk kasus di dalam negeri, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah berulang kali mengingatkan bahwa kebijakan austerity yang menjadi jurus andalan Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan solusi.

Dia sudah memprediksi bahwa kebijakan itu hanya akan menyenangkan asing yang memberi pinjaman. Sebab, tujuan dari jurus Sri Mulyani itu hanya untuk memastikan ada uang untuk membayar utang pada kreditor.

Di satu sisi, austerity justru akan membuat ekonomi Indonesia menjadi lesu. Pasalnya, di tengah ekonomi yang sulit, pemerintah memberi kenaikan pajak yang mencekik dan suplemen untuk meningkatkan daya saing dipangkas.