Berita

Warga Lebanon yang turun ke jalan untuk merayakan pengunduran diri PM Hariri/Al Jazeera

Dunia

Ratusan Warga Lebanon Turun Ke Jalan Rayakan Pengunduran Diri PM Hariri

RABU, 30 OKTOBER 2019 | 06:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Ratusan orang kembali turun ke jalanan ibukota Lebanon, Beirut pada Selasa (29/10). Berbeda dari biasanya, aksi kali ini diwarnai oleh sorak sorai. Mereka merayakan pengunduran diri Perdana Menteri Saad Hariri.

Bagi banyak pengunjuk rasa di Beirut, berita pengunduran diri Hariri adalah dorongan penting dalam gerakan protes anti-pemerintah yang berlangsung selama hampir dua minggu terakhir. Pengunduran diri Hariri itu adalah "kemenangan kecil".

Meski begitu, bukan berarti aksi protes akan serta merta berhenti dengan pengunduran diri Hariri. Para pengunjuk rasa menuntut lebih dari itu, yakni perombakan pemerintahan.


"Ini langkah pertama yang baik tetapi kami masih akan tetap di jalanan," kata seorang pengunjuk rasa, Pierre Mouzannar kepada Al Jazeera .

"Hariri adalah bagian dari masalah tetapi dia bukan sumber masalah. Saya tidak berpikir ada yang berpikir kita sudah selesai," sambungnya.

Aksi tersebut berlangsung hingga malam, ketika ratusan warga Lebanon berkumpul di Riad al-Solh Beirut untuk menyanyikan lagu kebangsaan secara bersama-sama.

"Ini mungkin pencapaian terbesar bagi generasi saya, menang dalam bentrokan tingkat ini dengan politisi kita," kata seorang insinyur, Nabil yang ikut ambil bagian dalam aksi tersebut.

Geklombang protes di Lebanon sendiri dilakukan oleh warga dari berbagai kalangan dan aliran sektarian serta aliran politik yang berbeda. Mereka berduyun-duyun turun ke jalan-jalan utama Beirut untuk menyerukan pengunduran diri pemerintah dan menuntut agar elit penguasa bertanggung jawab atas korupsi yang merajalela selama puluhan tahun.

Untuk sejumlah besar pengunjuk rasa, permintaan utama adalah pembentukan pemerintah ahli independen untuk membimbing negara melalui krisis ekonomi dan keuangan yang memburuk serta mengamankan layanan dasar seperti listrik dan air.

"Kami tidak ingin ada bagian dari kelas penguasa untuk menjadi bagian dari pemerintahan ini. Yang paling penting adalah menyingkirkan mereka semua, dan membentuk undang-undang pemilihan baru yang menghapuskan sektarianisme dan menjadikan Lebanon sebagai satu distrik," kata seorang mahasiswa hukum, Rafeef yang juga ikut ambil bagian dalam gelombang protes.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya