Berita

Hubungan Jepang-Korsel masih tak kunjung membaik/Net

Dunia

Hubungan Memburuk, Jepang Dan Korsel Sama-sama Tolak Isu Rekonsiliasi

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 13:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketegangan yang dipicu oleh sejarah antara Jepang dan Korea Selatan masih berlanjut. Kali ini kedua negara di Asia Timur tersebut menolak laporan media yang menyatakan mereka sedang menjajaki program ekonomi bersama untuk meredakan ketegangan.

Senin (28/10), Kyodo melaporkan Korea Selatan dan Jepang tengah mempertimbangkan sebuah program yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari kedua negara. Namun pemerintah Jepang tidak akan memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa pada Perang Dunia II lalu.

Sementara dilansir dari Reuters, baik Jepang dan Korea Selatan pada Selasa (29/10) menolak kabar tersebut. Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan laporan tersebut tidak benar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.


"Sambil menghormati putusan pengadilan, pemerintah (Korea Selatan) terbuka untuk menemukan cara-cara yang wajar yang dapat diterima oleh para korban dan rakyat kedua negara dan terus berkomunikasi dengan otoritas diplomatik Jepang," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Suga sendiri menolak untuk berkomentar apakah gagasan untuk membuat program tersebut dapat dijalankan nantinya. Terlebih media mengaitkan program tersebut dengan surat yang dikirimkan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kepada Perdana Menteri Shinzo Abe pada pekan lalu.

Belakangan ini, hubungan bilateral Korsel dan Jepang berada di titik terburuk sejak masa penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada 1910 hingga 1945. Dipicu oleh tuntutan pengadilan Korea Selatan yang meminta Jepang memberikan kompensasi terhadap kerabat korban kerja paksa hingga wanita Korea yang dijadikan wanita penghibur pada perang.

Namun, Jepang menolak untuk memberikan kompensasi tersebut dan menyatakan semua persoalan tersebut telah diselesaikan pada perjanjian 1965.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya