Berita

Hubungan Jepang-Korsel masih tak kunjung membaik/Net

Dunia

Hubungan Memburuk, Jepang Dan Korsel Sama-sama Tolak Isu Rekonsiliasi

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 13:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketegangan yang dipicu oleh sejarah antara Jepang dan Korea Selatan masih berlanjut. Kali ini kedua negara di Asia Timur tersebut menolak laporan media yang menyatakan mereka sedang menjajaki program ekonomi bersama untuk meredakan ketegangan.

Senin (28/10), Kyodo melaporkan Korea Selatan dan Jepang tengah mempertimbangkan sebuah program yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari kedua negara. Namun pemerintah Jepang tidak akan memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa pada Perang Dunia II lalu.

Sementara dilansir dari Reuters, baik Jepang dan Korea Selatan pada Selasa (29/10) menolak kabar tersebut. Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan laporan tersebut tidak benar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.


"Sambil menghormati putusan pengadilan, pemerintah (Korea Selatan) terbuka untuk menemukan cara-cara yang wajar yang dapat diterima oleh para korban dan rakyat kedua negara dan terus berkomunikasi dengan otoritas diplomatik Jepang," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Suga sendiri menolak untuk berkomentar apakah gagasan untuk membuat program tersebut dapat dijalankan nantinya. Terlebih media mengaitkan program tersebut dengan surat yang dikirimkan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kepada Perdana Menteri Shinzo Abe pada pekan lalu.

Belakangan ini, hubungan bilateral Korsel dan Jepang berada di titik terburuk sejak masa penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada 1910 hingga 1945. Dipicu oleh tuntutan pengadilan Korea Selatan yang meminta Jepang memberikan kompensasi terhadap kerabat korban kerja paksa hingga wanita Korea yang dijadikan wanita penghibur pada perang.

Namun, Jepang menolak untuk memberikan kompensasi tersebut dan menyatakan semua persoalan tersebut telah diselesaikan pada perjanjian 1965.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya