Berita

Hubungan Jepang-Korsel masih tak kunjung membaik/Net

Dunia

Hubungan Memburuk, Jepang Dan Korsel Sama-sama Tolak Isu Rekonsiliasi

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 13:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketegangan yang dipicu oleh sejarah antara Jepang dan Korea Selatan masih berlanjut. Kali ini kedua negara di Asia Timur tersebut menolak laporan media yang menyatakan mereka sedang menjajaki program ekonomi bersama untuk meredakan ketegangan.

Senin (28/10), Kyodo melaporkan Korea Selatan dan Jepang tengah mempertimbangkan sebuah program yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari kedua negara. Namun pemerintah Jepang tidak akan memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa pada Perang Dunia II lalu.

Sementara dilansir dari Reuters, baik Jepang dan Korea Selatan pada Selasa (29/10) menolak kabar tersebut. Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan laporan tersebut tidak benar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

"Sambil menghormati putusan pengadilan, pemerintah (Korea Selatan) terbuka untuk menemukan cara-cara yang wajar yang dapat diterima oleh para korban dan rakyat kedua negara dan terus berkomunikasi dengan otoritas diplomatik Jepang," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Suga sendiri menolak untuk berkomentar apakah gagasan untuk membuat program tersebut dapat dijalankan nantinya. Terlebih media mengaitkan program tersebut dengan surat yang dikirimkan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kepada Perdana Menteri Shinzo Abe pada pekan lalu.

Belakangan ini, hubungan bilateral Korsel dan Jepang berada di titik terburuk sejak masa penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada 1910 hingga 1945. Dipicu oleh tuntutan pengadilan Korea Selatan yang meminta Jepang memberikan kompensasi terhadap kerabat korban kerja paksa hingga wanita Korea yang dijadikan wanita penghibur pada perang.

Namun, Jepang menolak untuk memberikan kompensasi tersebut dan menyatakan semua persoalan tersebut telah diselesaikan pada perjanjian 1965.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya