Berita

Nancy Pelosi/Net

Dunia

Formalkan Penyelidikan Pemakzulan Trump, Pelosi Gelar Pemungutan Suara Di DPR

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 06:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi mengumumkan bahwa dia akan melakukan pemungutan suara untuk memformalkan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung terhadap Presiden Donald Trump.

Dia menjelaskan bahwa komite aturan DPR Amerika Serikat akan bersidang pada hari Rabu (30/10) untuk menyusun resolusi yang menetapkan jalannya penyelidikan bergerak maju, termasuk jadwal untuk memindahkan investigasi dari setoran tertutup ke audiensi publik.

Langkah ini diambil Pelosi karena pemerintahan Trump sebelumnya berpendapat bahwa penyelidikan pemakzulan yang diluncurkan pada 24 September lalu tidak valid karena DPR belum mengadakan pemungutan suara untuk memformalkannya.


Sedangkan Pelosi mengklaim bahwa bahwa tidak ada konstitusi Amerika Serikat yang secara eksplisit menyebut bahwa jika DPR ingin melakukan pemakzulan butuh pemungutan suara seperti itu.

"Argumen ini tidak pantas," kata Pelosi dalam sebuah surat kepada rekan-rekannya di DPR. Meski begitu, Pelosi memutuskan untuk menggelar pemungutan suara untuk memformalkannya.

“Untuk menghilangkan keraguan apakah pemerintahan Trump dapat menahan dokumen, mencegah kesaksian saksi, mengabaikan panggilan pengadilan yang sah, atau melanjutkan penghalang dari panggilan pengadilan yang sah oleh DPR," sambungnya, seperti dimuat The Guardian.

Pemerintahan Trump belum memberikan respon atas rencana tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya