Pimpinan KPK, Saut Situmorang, Agus Rahardjo, dan Laode M Syarief saat menggelar jumpa pers penyerahan mandat kembali ke Presiden Jokowi/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan audit pada internal pegawai untuk memberantas para pemain politik dalam lembaga anti rasuah tersebut.
Begitu saran mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya, Senin (28/10).
Dia ingin KPK memecat semua pemain politik yang ada, termasuk mereka yang mengatasnamakan diri komunitas KPK, seperti Wadah Pegawai (WP) KPK.
“Pecat semua pemain politik di dalam itu. Atas nama wadah pegawai atau komunitas macam-macam, sehingga pensiunan ikut cawe-cawe segala urusan yang bikin KPK tidak profesional. Setuju nggak?†tanya Fahri meminta persetujuan warganet.
Sebelumnya, pendiri Garbi itu mengomentari sebuah berita tentang kasus yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino tahun 2015 lalu. Pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief yang menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah bersiap menghitung kerugian negara yang diakibatkan RJ Lino dianggap Fahri sebagai ucapan ngawur.
“Ngawur! Orang sudah tersangka bertahun-tahun ngambang kerugian negara baru dihitung,†tegasnya.
Laode menguraikan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini terhambat lantaran otoritas China tidak memberikan ruang kepada KPK untuk mengakses data QCC yang diproduksi perusahaan Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) yang beroperasi di Negeri Tirai Bambu tersebut.
RJ Lono sendiri telah berstatus tersangka KPK. Dia disangka menyalahgunakan wewenangnya sebagai dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, HDHM sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II. Namun hingga kini kasusnya mandek.
