Berita

Pimpinan KPK, Saut Situmorang, Agus Rahardjo, dan Laode M Syarief saat menggelar jumpa pers penyerahan mandat kembali ke Presiden Jokowi/Net

Politik

Fahri Hamzah: Bagusnya KPK Dimoratorium Dulu, Pecat Semua Pemain Politiknya

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 02:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan audit pada internal pegawai untuk memberantas para pemain politik dalam lembaga anti rasuah tersebut.

Begitu saran mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya, Senin (28/10).

Dia ingin KPK memecat semua pemain politik yang ada, termasuk mereka yang mengatasnamakan diri komunitas KPK, seperti Wadah Pegawai (WP) KPK.  


“Pecat semua pemain politik di dalam itu. Atas nama wadah pegawai atau komunitas macam-macam, sehingga pensiunan ikut cawe-cawe segala urusan yang bikin KPK tidak profesional. Setuju nggak?” tanya Fahri meminta persetujuan warganet.

Sebelumnya, pendiri Garbi itu mengomentari sebuah berita tentang kasus yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino tahun 2015 lalu. Pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief yang menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah bersiap menghitung kerugian negara yang diakibatkan RJ Lino dianggap Fahri sebagai ucapan ngawur.

“Ngawur! Orang sudah tersangka bertahun-tahun ngambang kerugian negara baru dihitung,” tegasnya.

Laode menguraikan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini terhambat lantaran otoritas China tidak memberikan ruang kepada KPK untuk mengakses data QCC yang diproduksi perusahaan Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) yang beroperasi di Negeri Tirai Bambu tersebut.

RJ Lono sendiri telah berstatus tersangka KPK. Dia disangka menyalahgunakan wewenangnya sebagai dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, HDHM sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II. Namun hingga kini kasusnya mandek.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya