Berita

Pimpinan KPK, Saut Situmorang, Agus Rahardjo, dan Laode M Syarief saat menggelar jumpa pers penyerahan mandat kembali ke Presiden Jokowi/Net

Politik

Fahri Hamzah: Bagusnya KPK Dimoratorium Dulu, Pecat Semua Pemain Politiknya

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 02:38 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan audit pada internal pegawai untuk memberantas para pemain politik dalam lembaga anti rasuah tersebut.

Begitu saran mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya, Senin (28/10).

Dia ingin KPK memecat semua pemain politik yang ada, termasuk mereka yang mengatasnamakan diri komunitas KPK, seperti Wadah Pegawai (WP) KPK.  


“Pecat semua pemain politik di dalam itu. Atas nama wadah pegawai atau komunitas macam-macam, sehingga pensiunan ikut cawe-cawe segala urusan yang bikin KPK tidak profesional. Setuju nggak?” tanya Fahri meminta persetujuan warganet.

Sebelumnya, pendiri Garbi itu mengomentari sebuah berita tentang kasus yang menjerat mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino tahun 2015 lalu. Pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief yang menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah bersiap menghitung kerugian negara yang diakibatkan RJ Lino dianggap Fahri sebagai ucapan ngawur.

“Ngawur! Orang sudah tersangka bertahun-tahun ngambang kerugian negara baru dihitung,” tegasnya.

Laode menguraikan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini terhambat lantaran otoritas China tidak memberikan ruang kepada KPK untuk mengakses data QCC yang diproduksi perusahaan Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) yang beroperasi di Negeri Tirai Bambu tersebut.

RJ Lono sendiri telah berstatus tersangka KPK. Dia disangka menyalahgunakan wewenangnya sebagai dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, HDHM sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II. Namun hingga kini kasusnya mandek.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya